5 Berita Terpopuler: Jokowi ke Natuna hingga PA 212 Minta Prabowo Subianto Dicopot

0
120

 

JAKARTA-RADAR BOGOR, Selamat pagi pembaca setia JPNN berikut ini adalah lima berita terpopuler hingga pagi ini di JPNN.com.

1. Presiden Jokowi ke Natuna
Presiden Jokowi ingin memastikan adanya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak berdaulat Indonesia atas sumber daya alam dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Laut Natuna.
Untuk itu, dalam kunjungan kerjanya ke Kepulauan Natuna, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau pada Rabu (8/1), Jokowi juga melakukan peninjauan terhadap KRI Usman Harun 359 dan KRI Karel Satsuit Tubun 356 yang siaga di Pangkalan TNI Angkatan Laut Terpadu Selat Lampanda.
Presiden Jokowi: Kenapa di Sini Hadir Bakamla dan Angkatan Laut?

2. Perpres PPPK Sudah Ditandatangani Jokowi?
Belakangan ini santer beredar informasi Pepres tentang Jabatan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) sudah diteken Presiden Jokowi.
Bahkan informasinya, bulan ini honorer K2 yang lulus PPPK, terhitung mulai tanggal (TMT) Januari 2020.
Perpres PPPK Sudah Diteken Presiden? Kepala BKN Beri Tanggapan Begini

3. Amerika Serikat Keluarkan Peringatan
Kedutaan Besar Amerika Serikat (Kedubes AS) di Jakarta mengeluarkan weather alert atau peringatan cuaca kepada warganya di Jakarta, Senin (6/1) lalu.
Kedubes AS menyatakan bahwa diperkirakan akan terjadi curah hujan luar biasa di Jakarta hingga 12 Januari 2020.

4. Penangkapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan
Ketika seluruh penumpang turun, salah seorang staf humas yang ikut menelepon Ketua KPU Arief Budiman.
Kepada Arief staf Humas KPU mengabarkan, jika Wahyu Setiawan dan staf pribadinya tak tampak turun dari pesawat.
Padahal Komisioner KPU Wahyu Setiawan, sedianya Rabu (8/1) tadi terbang ke Belitung untuk melakukan sosialisasi Pilkada di daerah itu.

5. PA 212 Minta Prabowo Subianto Dicopot
Parsaudaraan Alumni (PA) 212 meminta Presiden Joko Widodo mencopot Prabowo Subianto dari posisi Menteri Pertahanan karena tak sejalan dengan Kepala Negara dalam merespons masalah Natuna.
Menanggapi desakan itu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Muzani mengaku belum mengetahui adanya permintaan tersebut.(JPNN)