JAKARTA-RADAR BOGOR, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai ‘tutup mata’ terkait kehadiran Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly dalam konferensi pers di kantor DPP PDI Perjuangan pada Rabu (15/1) malam. Meski kehadiran Yasonna sebagai Ketua DPP Bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan namun Yasonna merupakan bagian dari jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju.
“Kami tidak akan melihat lebih jauh ke arah sana siapa-siapa yang sudah dalam tim hukum (PDIP), karena itu bukan wilayah KPK,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (16/1).
Ali menyampaikan, pihaknya akan fokus menangani kasus pergantian antarwaktu (PAW) yang menjerat politikus PDIP Harun Masiku. Meskipun hingga kini, keberadaan Harun masih dipertanyakan.
“Kami tentu akan fokus pada penahanan pekara yang melibatkan empat orang tersangka ini yg kemudian disana semakin jelas apa peran empat orang ini dihubungkan keterangan dari saksi-saksi lain, dan alat bukti lain,” ucap Ali.
Ketika dikonfirmasi terkait posisi Yasonna sebagai Menteri Hukum dan HAM pada Kabinet Indonesia Maju, Ali enggan berspekulasi lebih jauh. Dia menegaskan, KPK enggan ditarik-tarik ke ranah politik.
“Kami tidak melihat jauh ke sana, karena begini ya sekali kami sampaikan KPK menangani perkara ini murni penegakan hukum, tidak melihat atau punya motif lainnya selain penegakan hukum, kami tidak melihat dari sisi siapa,” ucap Ali.
Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly terlihat turut mendampingi pimpinan PDI Perjuangan Sekjen Hasto Kristiyanto, saat memberi pernyataan pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (15/1).
Pada kesempatan itu, Yasonna menyampaikan, dibentuknya tim hukum DPP PDIP untuk meluruskan pemberitaan mengenai keterlibatan DPP PDIP dalam kasus suap Wahyu Setiawan. “Belakangan ini nampaknya pemberitaan sudah semakin mengarah ke mana-mana, boleh kami katakan tanpa didukung oleh fakta dan data yang benar. Karenanya, DPP menugaskan di samping kami bagian dari anggota Fraksi kami, juga kami menunjuk beberapa pengacara untuk menjadi tim hukum kami,” kata Yasonna. (jwp)
