BANDUNG-RADAR BOGOR, Takdir alam Jawa Barat itu memang indah. Namun, tingkat kerawanan bencananya pun tinggi. Karena itu, Pemprov Jabar harus menyiapkan sistem mitigasi bencana yang mumpuni dan anggaran yang layak.
“Saya terus terang amat kaget ketika pak Gubernur (Ridwan Kamil) sampaikan bahwa Pemprov Jabar hanya menyediakan anggaran Rp25 Miliar sebagai Biaya Tidak Terduganya,” ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya.
Hal itu disampaikannya dalam forum KOPDAR antara Gubernur Jabar yang didampingi Wagub dan para Kepala OPD dengan Pimpinan, para Ketua Fraksi dan Ketua AKD DPRD Provinsi Jawa Barat bertajuk “Jawa Barat Berbudaya Tangguh Bencana” di Green Forest Resort, Bandung Barat, Kamis (6/2/2020).
Padahal, kata dia, volume APBD jauh meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. “Waktu zaman Kang Aher (Gubernur Ahmad Heryawan) saja, setiap tahun Rp50 M pasti disimpan sebagai BTT, padahal volume APBD-nya jauh lebih kecil,” tutur pria yang juga Anggota Komisi V itu.
Menurut dia, semua anggota Banggar DPRD Provinsi Jawa Barat terkecoh dengan besaran angka BTT yang amat kecil tersebut. “Kami pikir masih tetap Rp50 Miliar yang ke depannya mesti ditambah, ternyata malah diturunkan jumlahnya,” ungkapnya.
Ia menegaskan, pihaknya sudah menjelaskan bahwa apa yang disampaikan oleh gubernur tentang kondisi alam Jawa Barat itu indah dan kaya potensinya, namun tingkat kerawanan bencananya pun tinggi dan sudah tercantum dalam RPJMD 2018-2023.
“RPJMD Jabar itu ibarat kitab suci yang harus disantuni oleh seluruh jajaran pemerintahan Provinsi Jawa Barat sebagai panduan saat kita mau membangun daerah dalam kurun waktu 5 tahun. Lah, sekarang sudah jelas-jelas tingkat kerawanan bencana di Jabar itu tinggi, kenapa pada akhirnya hanya diberikan anggaran yang sekedarnya dan jauh dari kata “layak”? Mereka ini baca kitab RPJMD yg mana?,” paparnya.
Akhir tahun lalu, Asep dan anggota Komisi 5 lainnya pernah berjuang agar buffer stock di Dinsos ditambah anggarannya tapi eksekutif bersikukuh tidak menambahnya dan hanya memberikan Rp1,2 miliar.
“Begitu terjadi bencana dan tak ada barang-barang bantuan yang bisa diberikan kepada korban bencana baru mereka gelagapan. Belum lagi kondisi di BPBD yang minim dengan perlengkapan dan alat-alat beratnya,” tuturnya.
Di forum Kopdar tersebut, Asep mempertanyakan bantuan apa yang dibutuhkan korban saat terjadi bencana ? makanan siap saji, kebutuhan siap pakai dan perlengkapan lain yang sifatnya mampu membereskan akibat bencananya itu seperti tenda, perahu karet, mesin pompa, alat berat seperti traktor dan eskavator.
“Sekarang coba saja bayangkan apa jadinya jika kita tinggal di Jawa Barat yang tingkat kerawanan bencananya tinggi ini namun pemerintah provinsinya sendiri asal-asalan dengan pengalokasian anggaran dalam urusan mitigasi bencananya?,” tegasnya.
Di ujung paparan dalam forum, Asep menegaskan bahwa kejadian bencana alam di Kabupaten Bogor, Bekasi dan Karawang itu harus benar-benar menjadi cermin bagi semua jajaran di Pemprov Jabar agar memberikan perhatian penuh terhadap segala potensi bencana yang bakal dihadapi.
Diantaranya, sambung Asep, adalah dengan cara menyiapkan sistem mitigasi bencana yang mumpuni, sumber daya manusia berikut perlengkapannya yang siap sedia dan anggaran yang layak saat dbutuhkan mendadak.(*/cr2)
