Tak Terindikasi Kena Virus Corona, Hari Ini Opservasi 238 WINI di Natuna Berakhir

0
97
Foto: Kegiatan WNI dari Wuhan di Natuna selama masa observasi (Screenshot video dok. istimewa)
Foto: Kegiatan WNI dari Wuhan di Natuna selama masa observasi (Screenshot video dok. istimewa)

JAKARTA-RADAR BOGOR, Masa observasi 238 WNI dari Provinsi Hubei, Tiongkok, dan 47 penjemputnya di Pangkalan Terpadu TNI Natuna berakhir hari ini (15/2).

Mereka bisa kembali ke daerah asal dan bertemu keluarga. Sekretaris Ditjen P2P Kementerian Kesehatan Achmad Yurianto menyatakan, semua peserta observasi yang mayoritas mahasiswa itu dalam kondisi sehat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga memastikan bahwa tak ada satu pun di antara 285 orang itu yang terindikasi terkena Covid-19. ”Mereka siap kembali berkumpul bersama keluarga,” kata dia saat berada di Magelang kemarin (14/2).

Jokowi mengatakan, seluruh protokol Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah diikuti pemerintah secara ketat. ”Karantina di Natuna ketat, diawasi, dicek harian. Sekarang sudah 14 hari, memang protokolnya seperti itu,” jelasnya.

Jokowi menepis kekhawatiran mengenai kondisi mereka selepas kembali ke keluarga dan masyarakat. Dia menegaskan, ketika diputuskan boleh pulang, mereka dipastikan telah melalui prosedur kesehatan.

Yurianto menyatakan, tidak ada alasan untuk memperpanjang masa observasi. Dia juga menyatakan bahwa 238 orang yang sebagian besar mahasiswa di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, itu sudah memulai kuliah dengan metode online. ”Mereka datang dalam kondisi sehat. Jadi, untuk apa kami tahan-tahan. Tidak ada yang harus dibatasi,” tuturnya.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menko PMK Muhadjir Effendy, dan Kepala BNPB Doni Monardo akan melakukan penjemputan di Bandara Raden Sadjad, Natuna. Ada tiga pesawat milik TNI Angkatan Udara yang digunakan. Dua Boeing dan satu Hercules.

Tiga pesawat itu jugalah yang dipakai untuk menjemput peserta observasi yang terbang dari Batam menuju Natuna. Sebelum meninggalkan tempat observasi, mereka akan menjalani pemeriksaan terakhir.

Pukul 13.00 pesawat dijadwalkan terbang ke Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Setelah itu, hanggar tempat observasi dibersihkan. Kementerian Kesehatan melakukan disinfeksi sehingga area akan ditutup 3 hingga 7 hari.

Dari 238 orang itu, terbanyak berasal dari Jawa Timur (65 orang). Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa pihaknya secara kontinu berkoordinasi dengan tim Kementerian Kesehatan. ”Kami akan kawal betul proses pemulangannya. Memastikan ke-65 orang tersebut bisa kembali berkumpul dengan keluarga,” katanya kemarin.

Perinciannya, 3 orang dari Sidoarjo, 34 Surabaya, 1 Tuban, 1 Banyuwangi, 1 Bojonegoro, 1 Bondowoso, 1 Gresik, dan 1 Jember. Selain itu, 4 orang Kediri, 2 Lamongan, 4 Lumajang, 7 Malang, 1 Pamekasan, 1 Ponorogo, dan 3 Probolinggo.

Khofifah mengatakan, masyarakat Jawa Timur tidak perlu khawatir berlebihan dalam merespons kepulangan peserta observasi. Dia memastikan seluruh WNI tersebut dalam kondisi sehat.

”Kementerian Kesehatan sudah melakukan observasi selama 14 hari dan tidak ada satu pun dari mereka yang menunjukkan gejala terinfeksi virus korona. Mereka mengantongi surat keterangan sehat dari Kemenkes, jadi tidak perlu khawatir,” ungkapnya.

Orang tua para mahasiswa yang akan pulang itu pasti tak sabar bertemu buah hatinya. Lilis Triana, orang tua Nathania, menyatakan baru berkomunikasi dengan anaknya sekitar 30 menit sebelum Jawa Pos menghubunginya pukul 20.30 tadi malam. ”Saya video call kan, eh mereka lagi jalan-jalan menikmati malam terakhir di Natuna,” ujarnya senang.

Dian Aprillia Mahardini, mahasiswa Unesa yang sedang mengambil program belajar setahun di Wuhan, mengungkapkan bahwa kondisi mereka di Natuna baik-baik saja. ”Mohon doanya, semoga bisa kembali ke rumah dengan selamat,” tuturnya.

Lilis berharap kepulangan anaknya bisa diterima dengan baik. Lilis dan keluarga berharap ada semacam sertifikat khusus yang bisa dipegang untuk membuktikan kepada masyarakat atau warga bahwa anaknya negatif Covid-19. Menurut dia, itu dilakukan untuk jaga-jaga jika ada yang tidak percaya dengan hasil pemeriksaan dan observasi pemerintah.(JPC)