BOGOR-RADAR BOGOR,Guru Besar Tetap Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM), IPB University, Prof Dr Ir R Nunung Nuryartono, MSi mengusulkan ekonomi inklusi keuangan untuk pembangunan Indonesia. Usulan ini disampaikan dalam konferensi pers pra Orasi Ilmiah Guru Besar di IPB International Convention Center (IICC), Bogor (9/1).
Problem negara berkembang masih di tiga isu yakni kemiskinan, kesenjangan dan pengangguran. Dalam paparannya, Prof Nunung menunjukkan hasil risetnya yang menunjukkan bahwa masih ada gap yang cukup signifikan antara ekspansi nilai indeks ekonomi dan nilai indeks sosial di Indonesia. Ini berarti tidak semua kelompok masyarakat mendapatkan manfaat pertumbuhan ekonomi. Banyak masyarakat yang tidak bisa akses lembaga keuangan dan akses pendidikan.
“Strateginya adalah melalui inklusi keuangan. Untuk memulainya, kita harus membuka akses jasa keuangan terhadap kelompok masyarakat yang termarjinalkan seperti petani, pelaku usaha mikro dan kecil dan ibu rumah tangga. Hasil riset kami menunjukkan bahwa akses terhadap kredit sangat berpengaruh terhadap adopsi teknologi yang digunakan petani. Besaran kredit yang diterima petani mampu dialokasikan secara baik dan digunakan untuk membiayai teknologi tertentu. Pada pelaku usaha, setelah mendapatkan Kredit Usaha rakyat (KUR), mereka mampu menaikkan omset usahanya. Begitu pula pada ibu rumah tangga, ternyata mereka mampu mengatur aspek keuangan menjadi lebih baik,” ujarnya.
Selain itu, literasi keuangan masyarakat menjadi prasyarat pokok untuk dapat meningkatkan inklusi keuangan. Masyarakat akan semakin mudah mengakses lembaga keuangan jika tingkat literasi keuangannya tinggi. Perkembangan financial literacy atau literasi keuangan akan sangat dimudahkan di era digital seperti saat ini.
“Keberadaan teknologi finansial atau financial technology (fintech) sudah dan akan sangat mendorong inklusi keuangan di Indonesia. Kapasitas perbankan saat ini masih berkisar di angka 660 triliun rupiah, namu kebutuhan pembiayaan nasional adalah 1.649 triliun rupiah. Gap inilah yang diisi oleh fintech. Banyak pelaku fintech yang menyasar masyarakat perdesaan yang sebagian besar dianggap belum layak mendapatkan pembiayaan (unbankable). Namun, karena minimnya literasi keuangan, banyak masyarakat yang menjadi korban financial crime. Oleh karena itu, IPB University harus berkontribusi dalam pengembangan literasi keuangan. Salah satunya adalah ke depan, financial crime menjadi cabang keilmuan yang akan dikembangkan di IPB University,” tandasnya. (Zul)
