Ini Daftar Daerah yang Dianggap Paling Rawan saat Penyelenggaraan Pemilu

0
69
Kantor Bawaslu Pusat di Jalan Thamrin, Jakpus. Foto: Natalia Laurens/JPNN
Ilustrasi. Kantor Bawaslu Pusat di Jalan Thamrin, Jakpus. Foto: Natalia Laurens/JPNN
Kantor Bawaslu Pusat di Jalan Thamrin, Jakpus. Foto: Natalia Laurens/JPNN
Kantor Bawaslu Pusat di Jalan Thamrin, Jakpus. Foto: Natalia Laurens/JPNN

JAKARTA-RADAR BOGOR, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin menyebut Pemilihan Bupati (Pilbup) Manokwari ialah kontestasi politik dengan kerawanan tertinggi pada Pilkada serentak 2020 setingkat kabupaten/kota.

Ini disampaikannya berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang dibuat Bawaslu jelang pilkada serentak 2020.

“Pemetaan potensi kerawanan pilkada Kabupaten Manokwari adalah daerah dengan skor dan level tertinggi kerawanan,” kata Afifuddin saat membeber hasil IKP di Redtop Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (25/2).

Mengacu hasil IKP, Pilbup Manokwari mengantungi skor 80,89 atau masuk kategori sangat rawan. Skor yang didapat Manokwari tertinggi di antara 14 wilayah lain yang juga masuk kategori sangat rawan.

Menyusul selanjutnya, Pilbup Mamuju (78,01), Pilwako Makassar (74,94), Pilbup Lombok Tengah (73,25), Pilbup Kotawaringin Timur (72,48), Pilbup Sula (71,45), Pilbup Mamuju Tengah (71,02), Pilwako Sungai Penuh (70,63).

Selanjutnya, Pilbup Minahasa Utara (70,62), Pilbup Pasangkayu (70,20), Pilwako Tomohon (66,89), Pilwako Ternate (66,25), Pilbup Serang (66,04), Pilbup Kendal (65,03), dan Pilbup Sambas (64,53).

Untuk tingkat provinsi, Pilgub Sulawesi Utara menjadi daerah dengan tingkat kerawanan tinggi pada Pilkada serentak 2020. Data IKP, Pilgub Sulut mendapatkan skor 86,42.

Setelah Sulut, menyusul Pilgub Sulawesi Tengah (81,05), Pilgub Sumatera Barat (80,86), Pilgub Jambi (73,69), Pilgub Bengkulu (72,08), Pilgub Kalimantan Tengah (70,08), Pilgub Kalimantan Selatan (69,70%), Pilgub Kepulauan Riau (67,43), dan Pilgub Kalimantan Utara (62,87).

“Setelah IKP ini diluncurkan, semua pihak bergandengan tangan agar kerawanan tidak terjadi di 2020,” tutur dia.

Sementara itu, Ketua Bawaslu RI Abhan menyebut IKP ialah satu di antara cara mendeteksi kecurangan yang akan terjadi di 270 daerah pemilihan Pilkada Serentak 2020.

Adapun untuk penyusunan IKP yang dilakukan sejak awal September 2019, Bawaslu turut melibatkan sejumlah pihak, seperti KPU, DKPP, akademisi, pegiat pemilu hingga kepolisian.

“Kami melibatkan juga lembaga yang memiliki informasi mengenai kerawanan pilkada 2020,” tutur Abhan di Redtop Hotel, Jakarta Pusat, Selasa ini. (jpnn)