JAKARTA-RADAR BOGOR, Hasil survei terakhir Indo Barometer soal kinerja MPR menunjukan angka yang menggembirakan. Publik cukup puas dengan kerja-kerja lembaga yang dipimpin oleh Bambang Soesatyo (Bamsoet) itu.
Dibanding lembaga-lembaga lainnya, MPR kini ada di urutan ke-6. Tingkat kepuasannya 72,8 persen.Seperti DPD (54,3 persen) dan DPR (44,8 persen). Angka itu didapat dari survei nasional pada 9-15 Januari 2020.
Ketua MPR Bambang Soesatyo menegaskan walaupun kepercayaan yang diberikan rakyat kepada MPR cukup besar dan terus meningkat, tak akan membuat MPR berpuas diri.
“Kepercayaan rakyat justru menjadi stimulus bagi MPR untuk lebih semangat meningkatkan kinerjanya,” ujar politikus Golkar yang biasa disapa Bamsoet itu saat mengisi diskusi publik, di Media Center MPR, Jakarta (11/3).
Diketahui, kinerja MPR periode 2019-2024 baru memasuki lima bulan. Menurut Bamsoet, besarnya kepercayaan rakyat terhadap MPR tak terlepas dari kerja keras kawan-kawan di MPR dan gema kebangsaan yang selama ini digaungkan MPR dalam berbagai kegiatannya.
“Di MPR tidak ada perbedaan fraksi dan pembicaraan politik praktis, kita satu naungan dalam Fraksi Merah Putih,” tegasnya.
Bamsoet menjelaskan, tugasnya di MPR sebagai pengatur cuaca bangsa agar selalu sejuk dan tidak panas menyengat tidak juga dingin menggigil. “Karenanya hari-hari kita di MPR diisi bagaimana merajut keberagaman bangsa menjadi kekuatan sosial memajukan Indonesia,” ujar politisi yang akrab disapa Bamsoet
Turut hadir menjadi narasumber lainnya Anggota DPD RI Teras Narang dan Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari yang menjabarkan hasil survei lembaganya.
“Disaat lembaga legislatif lainnya seperti DPR dan DPD justru mengalami penurunan. Sebelumnya di 2018, Lingkaran Survei Indonesia mempublikasikan kepercayaan rakyat terhadap MPR sebesar 70,09 persen, DPD 68,7 persen, dan DPR 65 persen,” papar Qodari.
Qodari memaparkan, dalam salah satu bagian surveinya memperlihatkan 55,1 persen masyarakat menyatakan Indonesia memerlukan Garis Besar Haluan Negara (GBHN), atau kini Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), untuk pembangunan. Sedangkan 9,8 persen menyatakan Indonesia tidak memerlukan GBHN/PPHN untuk pembangunan. Sementara 35,1 persen menyatakan tidak tahu/tidak menjawab.
Ada pun alasan mengapa Indonesia memerlukan GBHN, sebanyak 32,8 persen menyatakan karena pembangunan harus berlandaskan GBHN dan UUD NRI 1945, sebesar 22,8 persen menyatakan sesuai aturan yang pasti dalam pembangunan nasional, serta sekitar 9,2 persen menyatakan demi pemerataan pembangunan, dan berbagai alasan lainnya.
Diketahui, MPR juga rutin melakukan Silaturahmi Kebangsaan ke berbagai organisasi keagamaan. Seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Pengurus Pusat Muhammadiyah, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN), hingga Persatuan Umat Buddha (Permabudhi). (JWP)
