JAKARTA-RADAR BOGOR, Lebaran masih dua bulan lagi. Namun, kondisi Jakarta yang sepi aktivitas membuat gelombang mudik mulai berjalan. Hal itu menimbulkan kekhawatiran meluasnya persebaran virus korona ke berbagai daerah.
Karena itu, pemerintah mengimbau agar tradisi mudik tahun ini dihentikan dulu. Imbauan itu disampaikan Wakil Presiden Ma’ruf Amin kemarin (26/3). Dia menuturkan, masyarakat yang telanjur mudik sebaiknya diawasi atau diperiksa terlebih dahulu.
Wapres mengatakan menerima laporan tentang gelombang mudik yang sedang berlangsung dari Jakarta ke Jawa Tengah. Dia menuturkan, jika diperlukan, petugas perlu mengawasi titik perbatasan daerah.
Menurut Wapres, para pemudik yang telanjur berangkat perlu mengikuti rapid test. Pemeriksaan itu penting untuk memastikan pemudik tidak berpotensi membawa virus korona ke daerahnya.
Ma’ruf mengatakan, silaturahmi Lebaran tahun ini sebaiknya dilakukan dengan cara online. Atau, jika tetap ingin tatap muka, silaturahmi bisa dilakukan saat wabah Covid-19 sudah tidak ada.
Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Abdullah Azwar Anas meminta jajaran pemkab menyiapkan diri terkait adanya potensi mudik dari kota besar.
Sebab, meski sudah dilarang, potensi itu tetap ada. ’’Pemkab-pemkab hendaknya melakukan pemantauan,’’ ujarnya kepada Jawa Pos kemarin. Sosok yang juga menjabat bupati Banyuwangi itu menjelaskan, pemantauan diperlukan sebagai langkah preventif.
Dia meminta perantau didata dan diberi edukasi untuk melakukan isolasi diri selama 14 hari. ’’Untuk selanjutnya ditangani sesuai SOP, apakah masuk PDP dan seterusnya,’’ tuturnya.
Anas menambahkan, saat ini jajaran pemkab sudah melakukan upaya menghadapi pandemi Covid-19. Mayoritas telah melakukan realokasi APBD untuk penyediaan ruang isolasi, APD, alat rapid test, dan sebagainya. ’’Pemkab-pemkab juga memiliki gugus tugas dengan bidang-bidang, mulai promotif-preventif sampai kuratif,’’ katanya.
Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri memberikan lampu hijau terhadap langkah pemda yang melarang warganya pulang. Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Kastorius Sinaga mengatakan, pemda boleh bekerja sama dengan pemda lain untuk mencegah mudik di tengah wabah korona.
’’Seperti terobosan gubernur Jateng itu yang membangun komunikasi dengan provinsi asal mudik, seperti Jabodetabek dan Jabar, untuk sosialisasi gerakan tunda mudik tahun ini,’’ ujarnya.
Kasto menambahkan, pemda juga bisa membatasi atau bahkan menghilangkan kebiasaan acara mudik bersama. Upaya itu diharapkan bisa menekan mobilitas orang dari kota ke kampung.
Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi juga menyatakan, mudik tak sejalan dengan imbauan pemerintah untuk mengurangi kerumunan. Memang, larangan mudik secara resmi belum ditetapkan pemerintah pusat. ’’Kita bisa bersilaturahmi dengan menggunakan WhatsApp dan video call,’’ tuturnya.
Budi mengingatkan, perjalanan mudik bisa saja membuat pemudik tertular korona. ’’Yang mudik berpotensi membuat wilayah sebaran Covid-19 semakin luas,’’ ucap Budi.
Sementara itu, Jawa Pos Radar Solo melaporkan, gelombang mudik perantau asal Wonogiri mulai terasa di tengah wabah virus korona. Pemkab setempat tidak bisa melarang mereka. Namun, sudah disiapkan langkah-langkah khusus untuk mengantisipasi persebaran Covid-19. Salah satunya melibatkan pengurus RT.
Bupati Wonogiri Joko Sutopo menyatakan, pemkab tidak bisa melarang para perantau di Jakarta pulang ke kampung halaman. Kecuali, di Jakarta sudah diberlakukan lockdown.
‘’Masyarakat kami yang berada di perantauan cukup banyak. Di satu sisi, mereka belum punya pemahaman yang sama terkait Covid-19. Maka, pemerintah wajib hadir memfasilitasi dan mengedukasi masyarakat,’’ ujar pria yang akrab disapa Jekek itu kemarin (26/3).
Langkah lainnya, Jekek menggerakkan semua camat agar berkoordinasi dengan para kepala desa dan lurah untuk memberikan tanggung jawab baru kepada ketua RT atau RW. Tanggung jawab itu adalah mendata warga yang datang dari perantauan.
‘’Selain itu, diberikan imbauan kepada mereka. Saat merasa ada gejala-gejala klinis seperti demam dan batuk, segera direkomendasikan untuk memeriksakan diri di puskesmas,’’ bebernya.(jpc)
