JAKARTA-RADAR BOGOR, Saat ini Indonesia telah terjadinya peningkatan jumlah pasien hingga menyentuh angka 1.046 jiwa dengan 78 pasien postif Covid-19 meninggal dunia.
Dengan kondisi Indonesia yang semakin memprihatinkan, Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni mengatakan sudah saatnya pemerintah mengambil langkah yang preventif dan segera dilaksanakan. Yaitu dengan mengambil langkah lockdown terutama wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).
“Berkali-kali saya sudah sarankan untuk menanggulangi wabah Covid-19 ini yaitu dengan mengambil langkah lockdown, terutama untuk wilayah Jabodetabek dengan kasus positif Covid-19 terbanyak dan memiliki tingkat mobilitas orang dan interaksi sosial yang tinggi,” ujar Ahmad Syahroni dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Sabtu (28/3).
Menurut Syahroni, mengambil langkah lockdown memang bukan hal yang mudah. Karena akan memberikan pukulan berat terhadap perekonomian di Indonesia.
Namun Ahmad Sahroni menyampaikan bahwa saat ini yang terpenting adalah merelakan laju perekonomian sejenak demi memutus mata rantai virus sebelum terlambat.
“Sekarang yang utama adalah bagaimana kita menyalamatkan nyawa bangsa dengan memutus mata rantai virus, yaitu dengan segera melakukan lockdown. Karena jika tidak maka akan terjadinya financial and human crisis secara bersamaan,” katanya.
Politikus Partai Nasdem ini juga menyebutkan bahwa dalam melakukan lockdown harus dilakukan persiapan yang baik dan matang. Sehingga ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan. Pertama supermarket dan apotek harus tetap di buka seperti yang dilakukan negara lain.
“Namun harus adanya pembatasan waktu buka seperti 3 hari sekali dan tetap melakukan pembatasan jumlah pembeli dan di utamakan untuk lansia maupun wanita yang sedang hamil,” ungkapnya.
Kedua, bagi masyarakat yang tidak mampu mengisi kebutuhan mereka pada saat lockdown, pemerintah harus siap dalam melakukan supply makanan maupun kebutuhan pokok .
“Hal tersebut bisa dilakukan dengan melakukan pendistribusian makanan dan kebutuhan pokok secara langsung ke rumah warga yang benar- benar membutuhkan,” ungkapnya.
Ketiga, diperbanyaknya hotline Covid-19. Hal tersebut dapat dilakukan dengan satu wilayah satu hotline. Sehingga tidak ada lagi yang kesulitan untuk menghubungi tenaga medis untuk meminta pertolongan maupun ambulance.
Keempat, demi menjaga kerusuhan ataupun penjarahan yang kemungkinan dapat terjadi, Pemerintah harus menyiapkan segala protokol yang dibutuhkan.
Hal tersebut dapat dilakukan, dengan menurukan polisi maupun TNI untuk melakukan patroli. Patroli tersebut dapat dilakukan dengan sekala per-kecamatan agar lebih terawasi.
Kelima, adanya tindakan tegas, yaitu masyarakat tidak boleh ada diluar rumah kecuali mereka punya dokumen yang bisa dijadikan bukti urgensi atau special case seperti membutuhkan kerumah sakit ataupun obat-obatan. “Jika mereka keluar rumah tanpa special case maka aparat harus segera menindak lanjut hal tersebut,” ungkapnya.
Keenam, selain itu dalam masa lockdown tetap di laksanakanya rapid test. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menurunkan sejumlah tenaga medis yang akan mendatangi rumah-rumah warga setiap harinya.(JPC)
