JAKARTA-RADAR BOGOR, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI sepakat memotong gaji seluruh anggotanya untuk digunakan sebagai jaring pengaman sosial (social safety net), bagi masyarakat yang terkena dampak dari wabah Virus Korona atau Covid-19.
Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyatakan, PKB berkomitmen penuh dalam percepatan penanggulangan wabah Covid-19. Salah satunya dengan pemotongan gaji untuk disumbangkan kepada korban terdampak Covid-19.
Menurut dia, dari rapat koordinasi yang dipimpin Ketua Umum DPP PKB Gus Muhaimin Iskandar secara daring, seluruh legislator PKB di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota berkomitmen memberikan sebagian gajinya untuk percepatan penanggulangan wabah Covid-19 di Tanah Air.
“Salah satunya untuk social safety net bagi pekerja harian yang kehilangan mata pencarian,” terang Cucun.
Tidak hanya pemotongan gaji, sejumlah kegiatan seperti reses atau kunjungan ke daerah pemilihan (kundapil) untuk bertemu dengan konstituen juga difokuskan untuk membantu masyarakat yang terdampak wabah Covid-19. “Semua untuk membantu social safety net,” tutur dia.
Cucun menilai, saat ini wabah Covid-19 telah memberikan dampak besar, terutama bagi pekerja informal di Tanah Air. Kebijakan pembatasan sosial (social distancing) maupun physical distancing sangat berpengaruh kepada mereka yang menggantungkan sumber penghasilan harian.
Mereka membutuhkan jaring pengaman sosial (social safety net), karena sebagian besar telah kehilangan sumber penghasilan.
“Kami berharap pemotongan gaji para legislator khususnya dari PKB bisa sedikit meringankan beban mereka,” papar dia.
Cucun mengatakan, penanggulangan wabah Covid-19 membutuhkan kontribusi dari semua elemen bangsa.
Menurutnya, proses penanggulangan wabah ini tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah saja. Pemerintah, swasta, hingga masyarakat harus bahu membahu, bergotong royong untuk menghadapi bencana non-alam.
“Maka semua elemen bangsa harus memberikan sumbangsih baik dalam bentuk donasi atau sekadar berdiam diri di rumah,” ujarnya.
Politikus asal Jawa Barat itu mengungkapkan, para anggota Fraksi PKB DPR dalam reses masa sidang ke-II telah melakukan sosialisasi bahaya Covid-19 di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
Selain itu, anggota Fraksi PKB juga telah melakukan berbagai kegiatan penanggulangan Covid-19 seperti pembagian masker, sosialisasi pentingnya cuci tangan, hingga kampanye social distancing.
“Ke depan kami akan kian masifkan berbagai kegiatan penanggulangan Covid-19 baik di dapil masing-masing maupun di seluruh wilayah Indonesia,” ungkap dia.
Selain itu, lanjut Cucun, pihaknya juga akan memberikan dukungan legitimasi kepada Pemerintah terkait penanggulangan wabah Covid-19.
“Yang terpenting, setelah pembukaan ini, Fraksi PKB juga mendukung langkah-langkah pemerintah. Regulasi apa yang dibutuhkan kita dukung,” tegasnya.
Aksi tersebut dilakukan sesuai dengan instruksi Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar yang sebelumnya telah mengeluarkan 11 intruksi kepada seluruh pengurus dan kader di seluruh Indonesia untuk membantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) semaksimal mungkin dalam menghadapi virus Covid19.
“Seluruh pengurus dan kader PKB di seluruh Indonesia, agar PKB berdiri terdepan bersama seluruh kekuatan bangsa untuk bergotongroyong menghadapi Covid-19 dan membantu semaksimal seluruh langkah dan kebijakan Presiden Jokowi dan Pemerintah Republik Indonesia,” tutur Cak Imin.
Wakil Ketua DPR itu memerintahkan partainya untuk menurunkan tim medis untuk mengecek kesehatan warga yang memerlukan pengecekan dari rumah ke rumah. Selanjutnya, setiap DPW dan DPC PKB menjadi posko hotline, menjadi pusat orang kontak minta pengecekan kesehatan dalam rangka tindakan preventif COVID-19.
Menurut dia, PKB menyediakan relawan medis membantu penyemprotan disinfektan ke rumah ke rumah atau daerah rentan. Seluruh struktur partai mulai DPW hingga ranting (desa) melakukan pendataan dan mengedukasi masyarakat di sekitarnya terkait Korona meliputi bagaimana cara mencegah Korona. “Baik melalui pamflet maupun bahan medsos disebarkan ke semua jaringan partai,” ucapnya.
Terpisah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya juga meminta agar program social safety net atau jaring pengaman sosial untuk melindungi pekerja informal dan harian di tengah wabah Virus Korona dipercepat. Program tersebut diharapkan bisa melindungi perekonomian para pekerja tersebut dari pelemahan ekonomi akibat wabah Korona.
“Saya minta percepatan program social safety net dari pengaman sosial yang berikan perlindungan di sektor informal dan pekerja harian, dan program insentif ekonomi mikro kecil betul-betul segera dilaksanakan di lapangan,” kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas virtual, Senin (30/3/2020). (jpg)
