JAKARTA-RADAR BOGOR, Pandemi Covid-19 telah memukul perekonomian global, tak terkecuali Indonesia. Survei yang dilakukan Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) terhadap 1.200 responden memetakan bahwa sebagian besar masyarakat penghasilannya terpengaruh akibat wabah Covid-19.
Hasil survei mencatat 77 persen masyarakat menyatakan kalau virus tersebut mengancam pendapatan mereka. Lebih jauh lagi, sekitar 25 persen warga atau 50 juta warga menyatakan sudah tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan pokok tanpa pinjaman. Kemudian, 15 persen warga menyatakan tabungan yang dimiliki hanya cukup untuk beberapa minggu.
“15 persen warga menyatakan tabungan yang dimiliki hanya cukup untuk satu minggu,” ungkap Peneliti SMRC Sirajuddin Abbas dalam keterangannya yang diterima JawaPos.com, Jumat (17/4).
Dari survei ini pun juga menunjukkan bahwa 67 persen rakyat Indonesia menyatakan kondisi ekonominya semakin memburuk sejak pandemi Covid-19. Sedangkan yang menyatakan tidak ada perubahan sebanyak 24 persen dan yang menyatakan lebih baik hanya 5 persen.
Kalangan yang paling terkena dampak ini adalah mereka yang yang bekerja di sektor informal, kerah biru, dan kelompok yang mengandalkan pendapatan harian. Kelompok itu lah yang paling terdampak berat akibat pandemi global ini.
“92 persen rakyat menganggap Covid-19 mengancam nyawa manusia, tapi ada perbedaan kekhawatiran antar daerah,” tuturnya.
Mengingat yang paling terdampak secara ekonomi adalah kelompok warga yang berpendapatan rendah, khususnya pekerja harian. Kewajiban social distancing dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akan cenderung dilanggar oleh banyak warga yang rentan secara ekonomi.
“Karena itu mensubsidi mereka menjadi mendesak agar penyebaran virus bisa ditekan. Bantuan pemerintah terhadap kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi harus segera dilakukan dan diawasi pelaksanaannya agar tepat sasaran serta menghindari penyimpangan,” tambahnya.
Sirajuddin juga menuturkan kalau masih tingginya minat para perantau untuk mudik, nampaknya masih diperlukan edukasi dan penataan yang lebih tegas terhadap kegiatan mudik terutama dari Jakarta. “Maka edukasi yang lebih intensif tentang bahaya Covid-19 dan penerapan PSBB perlu dilakukan,” tutup dia.(JPC)
