CIBINONG-RADAR BOGOR, Pendemi Covid19 membuat tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor bertambah.
Selain jumlah pekerjaan sebagai penegak Perda juga waktu bertugasnya semakin panjang. Hal ini karena Satpol PP menjadi polisi Covid-19 yang tugasnya melakukan edukasi dan sosialisasi di masyarakat.
Hal ini karena masih banyak warga Kabupaten Bogoryang tingkat kesadaran tentang pencegahan penyebaran virus ini masih rendah.
“Kami mengapresiasi tugas Satpol PP khususnya dan petugas lainnya pada umumnya dalam menyadarkan masyarakat tentang pentingnya anjuran di rumah saja dan mengawal dan menegakkan aturan pada Pembatasan sosial berskala Besar (PSBB),’’ kata Anggota DPR RI, Fahmi Alaydrus.
Menurut dia, saat ini sebagian masyarakat yang merasa saat ini belum darurat, sehingga kesadaran untuk menjaga diri belum ada. Nah, petugas Satpol PP ini turun ke lapangan untuk melakukan edukasi ke masyarakat.
Tugasnya melakukan tindakan preventif yang solutif kepada masyarakat.
“Umpama ada masyarakat berkumpul dan jaraknya berdekatan, petugas Satpol PP ini bisa mengingatkan,” jelas wakil rakyat Dari PKS ini.
Begitu juga bila terjadi antrean panjang dan berdesakkan, petugas Satpol PP bisa mengingatkan dan memberikan jarak serta mengingatkan masyarakat untuk terus rajin cuci tangan.
Saat ini petugas Satpol PP bekerja penuh, tiga shift dalam sehari. Satpol PP bekerja dalam suasana yang seringkali menimbulkan keributan, bahkan perlawanan dari masyarakat yang terkena penertiban.
Menjalankan tugas membantu Bupati Bogor, untuk mengamankan implementasi kebijakan dan sekaligus menjaga ketertiban dan kemanan masyarakat bukanlah tugas yang ringan.
‘’Makanya saya memberikan dukungan penuh agar tugas mulia ini bisa terlaksana dengan baik,’’ tegasnya.
Satpol PP dalam tugasnya melakukan pendekatan yang bersifat persuasif dan edukatif, namun tetap tegas. Kewenangan Satpol PP yang terbatas, dan persoalan kebutuhan mencari nafkah harian menyebabkan kebijakan PSBB di Kabupaten Bogor perlu mendapat penguatan dan dukungan dari pihak-pihak lain, terutama para pimpinan dan tokoh masyarakat.
“Kalau perlu Linmas, tokoh agama, tokoh masyarakat harus terlibatkan untuk membantu program ini, agar tidak terjadi akses negatif, perlu dibekali pengetahuan. Misalnya sekarang musim orang nikah.”
“Maka Linmas, tokoh agama, tokoh masyarakat bisa mengingatkan agar resepsinya ditunda terlebih dahulu,” terangnya.
Selain kunjungan daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Bogor, Anggota Komisi X DPR RI ini juga menyambangi kantor Dinas Sosial Kabupaten Bogor.
Di dinas tersebut, memonitoring dan sinergi program pencegahan wabah covid 19 serta bantuan pada masyarakat terdampak. Terlebih saat ini warga miskin menerima bantuan dari pemerintah pusat melalui Dinas Sosial Kabupaten Bogor. (*/unt)
