JAKARTA-RADAR BOGOR, Anggota Komisi IX DPR Nabil Haroen mendukung adanya Kartu Prakerja. Proyek kontroversial diperkirakan bakal menelan uang negara Rp 5,6 triliun itu menurutnya bisa menjadi solusi jangka pendek atas krisis Covid-19.
Sebelumnya, pemerintah sudah menganggarkan Rp 405.1 triliun. Dana ini, kata Nabil, harus dikawal agar tepat sasaran. Mekanisme pengawalan dan monitoringnya harus tepat, sesuai dengan regulasi yang jelas.
“Maka, program Kartu PraKerja harus didukung, dengan pemaksimalan programnya,” ujar politikus PDIP itu kepada JawaPos.com, Kamis (23/4).
Namun demikan, Nabil mengatakan ada beberapa hal yang harus direvisi dari program Kartu Prakerja. Saat ini warga saat ini butuh jaminan pangan dan sumber uang.
“Jadi memberi ikan pada saat krisis, lebih baik daripada memberi kail. Maka, memberi bahan pangan dan bantuan langsung, lebih berfungsi dari pada mengasah skill dengan pelatihah,” katanya.
Menurut Nabil baiknya Kartu Prakerja dilakukan setelah virus Korona usai mewabah di tanah air. Sehingga bisa dilakukan dengan baik. Karena masyarakat yang terdampak bisa ikut pelatihan.
“Skema pelatihan untuk peningkatan skill itu bermanfaat pada situasi normal, dengan kondisi ekonomi yang bertumbuh. Pada saat krisis, pelatihan itu salah sasaran,” ungkapnya.
Selain itu, Nabil mengatakan pemerintah harus pastikan perbaikan sistem pendaftaran dan evaluasi program Kartu Prakerja. Karena dirinya dapat laporan, banyak penyalahgunaan pendaftaran Kartu Prakerja, karena sistemnya bisa diakali.
“Ini harus jadi bahan evaluasi, agar program Kartu Prakerja benar-benar tepat sasaran. Uang yang diberikan pemerintah juga akan bermanfaat, jika penerima bantuan memang benar-benar membutuhkan,” imbuhnya.
Diketahui, Kartu Prakerja adalah program Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meningkatkan skill dan kemampuan para pencari kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri. Program ini juga diperuntukkan bagi mereka yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
Bagi mereka yang sukses mengikuti program Kartu Prakerja akan diberikan pendidikan dan pelatihan. Setelah lulus akan mendapatkan sertifikat. Pelatihan sendiri dilakukan secara online maupun offline.
Program ini harus berwarga negara Indonesia, usia minimal 18 tahun, dan sedang tidak mengikuti pendidikan formal
Selain itu, peserta akan mendapatkan insentif sebesar Rp 3.550.000 per orang. Rinciannya Rp 1 juta untuk bantuan pelatihan, Rp 600 ribu selama 4 bulan untuk insentif pelatihan dan Rp 150 ribu insentif survei kebekerjaan yang dilakukan sebanyak tiga kali.
Untuk menjalankan program ini pemerintah sudah menaikkan anggaran dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun. Anggaran ini akan dikucurkan kepada 5.605.634 orang dan peserta program per minggu paling banyak 164.872 orang. (jpg)
