JAKARTA-RADAR BOGOR, Anggota Komisi II DPR Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, sebaiknya pemerintah urungkan niat untuk melanjutjan proyek Kartu Prakerja.
Pasalnya, di tengah pandemi virus Korona atau Covid-19 ini, program tersebut dianggapnya sangat tidak efektif.
“Sejak gagasan penambahan Kartu Prakerja karena Covid-19 ini muncul, saya sudah menyatakan jauh-jauh hari agar ditiadakan saja,” ujar Yaqut kepada JawaPos.com, Jumat (24/4).
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai, sebaiknya anggaran Kartu Prakerja tersebut dialokasikan kepada bantuan sosial kepada masyarakat. Sehingga masyarakat lebih membutuhkan di tengah pandemi ini.
“Entah bentuknya tunai atau maupun dalam bentuk bahan kebutuhan pangan. Rakyat lebih membutuhkan dari pada pelatihan yang menikmati justru vendor yang hidupnya sudah berkecukupan,” ungkapnya.
Diketahui, Kartu Prakerja adalah program Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meningkatkan skill dan kemampuan para pencari kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri. Program ini juga diperuntukkan bagi mereka yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
Bagi mereka yang sukses mengikuti program Kartu Prakerja akan diberikan pendidikan dan pelatihan. Setelah lulus akan mendapatkan sertifikat. Pelatihan sendiri dilakukan secara online maupun offline.
Program ini, khusus bagi warga negara Indonesia, usia minimal 18 tahun, dan sedang tidak mengikuti pendidikan formal. Selain itu, peserta akan mendapatkan insentif sebesar Rp 3.550.000 per orang.
Rinciannya Rp 1 juta untuk bantuan pelatihan, Rp 600 ribu selama 4 bulan untuk insentif pelatihan dan Rp 150 ribu insentif survei kebekerjaan yang dilakukan sebanyak tiga kali.
Untuk menjalankan program ini pemerintah sudah menaikkan anggaran dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun. Anggaran ini akan dikucurkan kepada 5.605.634 orang dan peserta program per minggu paling banyak 164.872 orang. (jpg)
