CIBINONG – RADAR BOGOR, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SD dan SMP, sudah mulai digadang-gadang di Kabupaten Bogor.
Mekanisme pendaftarannya, akan memaksimalkan melalui daring. Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor, Atis Tardiana mengakui, proses pendaftaran tak banyak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.
Covid-19 yang sedang mewabah, akan memaksa seluruh sekolah memaksimalkan pendaftaran secara online. Tak boleh, ada aktivitas PPDB di sekolah, apalagi yang menimbulkan keramaian. “Jadwalnya mulai Juni. Sementara bulan Mei ini masih dalam tahap sosialisasi. Kita sudah keluarkan juknisnya (petunjuk teknis) ke sekolah-sekolah,” terang Atis saat dikonfirmasi Radar Bogor, Minggu (3/5).
Otomatis, kata Atis, kegiatan-kegiatan di sekolah akan berkurang. Seleksi pun hanya untuk sekolah-sekolah yang pendaftarnya melebihi daya tampung. Proses seleksi dilakukan melalui online. Kalaupun pelaksanaannya harus secara offline, penyelenggara wajib mengikuti protokol kesehatan dan pencegahan Covid-19.
Pengumuman dan pendaftaran ulang juga akan diupayakan secara online. Orang tua peserta didik tak perlu datang ke sekolah untuk melihat hasil pengumumannya. “Kami berupaya pakai daring (online). Terkecuali memang yang tidak bisa ya. Tapi, kalau untuk SMP kan tidak ada masalah. Mungkin SD (yang bakal ada kendala),” jelasnya.
Hanya saja, kondisi geografis wilayah Kabupaten Bogor juga sangat luas. Beberapa sekolah masih kesulitan dengan akses jaringan. Ia pun menyebutkan, pendaftaran bisa memanfaatkan sistem offline. Akan tetapi, masyarakat juga harus tetap memperhatikan aturan protokol pencegahan Covid-19. Sekolah pun harus taat terhadap aturan tersebut.
“Pakai luring (offline untuk pendaftarannya), tetapi mungkin sesinya yang terbatas. Saya pikir semuanya sudah bisalah (pendaftaran online), kecuali mungkin SD. Itupun mungkin juga cuma beberapa titik,” paparnya.
Pemerintah Kabupaten (pemkab) Bogor masih memperpanjang masa belajar di rumah, hingga 29 Mei mendatang. Skenario belajar dari rumah bakal berlangsung hingga akhir 2020, seperti yang sempat diutarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) RI.
Menurut Atis, skenario itu hanya perkiraan maksimal saja. Oleh karena itu, pihaknya tetap merancang PPDB sesuai dengan jadwal dan memaksimalkan pendaftaran secara online. “Kita juga berusaha maksimal dengan guru memberikan pembelajaran yang tidak memberatkan murid, lebih ke pembelajaran karakter. Kita juga sudah memaksimalkan para pengawas untuk memonitor pelaksanaan proses belajar di rumah itu,” paparnya.
Salah seorang warga, Alfarizy Alee pun berharap, ada keringanan dalam proses pembayaran uang sekolah. Hampir semua orang tua mengeluhkan hal yang sama. “Soalnya kan Pak Menteri saja sudah meniadakan UN. Kalaupun harus bayar, ya harusnya tidak mahal karena tidak ada UN,” pungkasnya. (mam/c)
