BOGOR – RADAR BOGOR, Pemerintah kabupaten (pemkab) Bogor, dituntut untuk sigap dalam menangani wabah Covid-19 yang melanda Kabupaten Bogor. Anggaran-anggaran yang dialokasikan dari refocusing pun dituntut harus telah transparan dan akuntabel.
Lantaran persoalan anggaran yang direalokasi itu sempat menjadi pertanyaan banyak pihak. Pemkab dianggap belum transparan dalam menyampaikan hitung-hitungan anggaran itu. Di masa pandemi ini, bisa menjadi celah untuk penyalahgunaan anggaran secara tidak terkontrol.
Hal itu diungkapkan Direktur Democracy Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Yusfitriadi dalam diskusi via Zoom, Selasa (12/5). Ia menilai realokasi anggaran terlalu cepat. Jaminan keabsahannya pun menjadi tanda tanya banyak pihak di tengah masyarakat.
“Tentu dari realokasi itu untuk pengadaan barang jasa, baik APD maupun instrumen-instrumen yang dipergunakan untuk penanganan Covid-19 di berbagai macam lini. Inipum terjadi sangat cepat, tanpa lelang, karena kondisi yang membuat ini berlangsung sangat cepat. Ini punya potensi bagaimana transparansi dan akuntabilitas menjadi pisau bermata dua,” beber Ketua Yayasan Visi Maju Nusantara itu dalam diskusi.
Selain itu, berbagai sumbangan dan donasi dari pihak kedua juga mesti dipetakan oleh pemkab. Apalagi, donasi-donasi itu tidak tercatat dalam dokumen-dokumen anggaran bentuk APBD Pemkab Bogor. Hal itu juga penting menunjukkan transparansi dari pemkab.
Bupati Bogor, Ade Yasin pun menggaransi bahwa pemkab sejauh ini telah menjalankan realokasi anggaran secara transparan. Mereka bahkan memberikan kewenangan kepada masyarakat jika ingin datang ke posko Covid-19 dan meminta data-data penanganan selama ini.
“Apa yang kita lakukan ini kita lakukan sudah se-transparan mungkin. Anggaran Covid-19 ini di (perubahan) parsial kedua sudah dibahas di DPRD. Padahal kami sebenarnya bisa melalui surat peberitahuan saja. Karena kami ingin transparansi, makanya kita bahas,” tegas Ade yang juga ikut dalam diskusi itu.
Bahkan, ia menjamin semua bantuan dan donasi yang diserahkan kepada pemda telah tercatat sedetail mungkin. Donasi-donasi itu langsung disalurkan ke rumah sakit dan 101 puskesmas yang membutuhkan. Pasalnya, tenaga medis memang tengah kewalahan dalam menangani kasus-kasus Covid-19.
“Semuanya tercatat detail satu per satu. Bahkan, saya sudah instruksikan agar satu lembar masker pun jangan sampai tidak tercatat,” imbuhnya.
Ade sendiri mengakui, fasilitas kesehatan untuk “perang” melawan Covid-19 sudah sangat banyak. Pihaknya pun sudah menyiapkan gedung isolasi atau rumah singgah di Kecamatan Kemang.
Tak ketinggalan, pihaknya juga menggandeng kerja sama dengan pihak swasta untuk ikut menambah rumah singgah yang lain. Hanya saja, persoalan Sumber Daya Manusia (SDM) masih minim. Jika tenaga kesehatan yang sudah ada juga ikut kewalahan, maka akan semakin sulit menekan laju penyebaran Covid-19.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto pun menganggap pemda sudah cukup transparan dalam menyampaikan realokasi anggarannya. Tak ada yang perlu dikhawatirkan. Bahkan, ia menyebutkan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 tidak diharuskan diputuskan DPRD. Akan tetapi, pemda senditi yang bersurat dan meminta untuk rapat konsultasi terkait realokasi anggaran itu.
“Buat apa kita ambil langkah pansus kalau misal melalui komunikasi saja ternyata sudah bagus. Saya melihat iktikad baik dari pemda sudah ada, karena ibu bupati saja dari waktu ke waktu sudah mau memikirkan bagaimaba langkah sigap dalam upaya penanganan Covid-19 di Kabupaten Bogor ini,” terang Rudy. (mam/c)
