BOGOR – RADAR BOGOR, Adanya usulan dari DPRD Kabupaten Bogor, agar Pemkab Bogor mengajukan tambahan bantuan keuangan (bankeu) menjadi perhatian Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya.
Menurutnya, permohonan Bankeu dari Pemkab Bogor sebagaimana daerah lainnya pun ke Pemprov Jabar adalah sesuatu yang lazim dan dibenarkan.
“Permohonannya berapa, lalu diberikannya berapa, tentu Pemprov Jabar yang akan membuat pertimbangan dan memutuskannya, karena bagaimanapun kacamata Pemprov kan tidak semata-mata memandang Kabupaten Bogor saja,” paparnya.
Selanjutnya, kang AW mau memberi sedikit kisi-kisi soal keberadaan ruang fiskal pada tahun anggaran 2021. “Pertama, dampak covid-19 ini kan cukup besar konsekuensinya ke masalah kehidupan ekonomi kita. Jadi, bukan hanya warga saja yang terdampak tapi ujung-ujungnya ya ke pemerintah juga,” tuturnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, pendapatan pemerintah juga berasal dari pajak dan retribusi yang dibayarkan oleh masyarakat. Lalu, pada saat ekonomi warganya tak bergerak atau ada perlambatan, maka pemasukan pemerintah pun mengalami hal sama.
Karenanya, sambung dia, dapat dipastikan bahwa keberadaan APBD Pemprov Jabar pun akan mengalami kontraksi negatif yang sedikit banyak akan berpengaruh kepada besaran bantuan keuangan yang akan diberikan nanti.
“Jadi, maksudnya, sejak dini kita harus saling bisa memahami juga situasinya. Sehingga, ekspektasinya bisa lebih dirasionalisasikan dengan kondisi eksisting anggaran ke depannya juga. Saya tentu berharap, permohonannya bisa direalisasikan maksimal,” pungkasnya. (*/cr4)
