BANDUNG-RADAR BOGOR, Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah wilayah di Provinsi Jawa Barat belum berjalan efektif dalam menekan angka penyebaran Covid-19.
Hal ini terlihat masih meluasnya penyebaran Covid19, meski kasusnya mulai melandai di Kota Bogor, Depok Bekasi (Bodebek).
‘’Ada penurunan dari kasus terutama Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bogor,” kata Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jabar dapil Kabupaten Bogor, Prasetyawati.
Menurut dia, pihaknya mencatat jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) di Kabupaten Bogor belum mengalami penurunan. Menurutnya, dari data yang dihimpun jumlah PDP di Bodebek cenderung meningkat.
“Sebagian sebaran dari PDP relatif sama tetapi jumlah dari PDP itu sendiri di Bodebek juga cenderung meningkat terutama di Kabupaten Bogor,” ujarnya.
Berdasarkan pantuannya petugas di lapangan yang melaksanakan Check Point belum berjalan maksimal. Penjagaan tidak bisa dilaksanakan selama 24 jam dijaga total dengan kekuatan penuh.
“Petugas Dinas perhubungan baik di kota maupun kabupaten jumlahnya terbatas. Sehingga jumlah personel yang ikut bertugas di setiap check poin masih kurang ideal,”ujarnya.
Dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) setiap check point tidak mungkin bertugas 24 jam. Hal ini berkaitan dengan daya tahan tubuh petugas jangan sampai justru petugas check pointnya pergi sehat pulang sakit.
“Petugas juga butuh vitamin, beruntungnya logistik masih terpenuhi banyak relawan yang memberi dukungan berupa logistik untuk petugas,”paparnya.
PSBB yang sedang berjalan saat ini kurang koordinasinya antar petugas penyekatan kendaraan dari wilayah Jawa Barat menuju DKI Jakarta . Petugas Dishub Kota Bekasi merasa Check point yang dilakukan dari Jakarta melalui Bekasi di tiga titik Pondok Gede, Kalimalang dan Harapan Indah sudah cukup ketat.
“Sementara masyakat yang mau masuk Jakarta tidak di check secara ketat, kalau mau menekan penularan Covid-19 secara ketat, maka check point harus dilakukan secara ketat,”ucapnya,
Seperti diketahui, bulan Ramadhan dan Lebaran sebagai tradisi mudik di Indonesia membuat warga tak tahan untuk tidak berkumpul dengan keluarga. Berbagai cara dilakukan warga untuk bisa pulang kampung.
Prasetyawati juga mempertanyakan pengawasan wilayah perbatasan Jawa Barat dengan Jakarta. Ia melihat, masih banyak lalu lalang warga menggunakan kendaraan secara bebas.
“Pada intinya harus ada koordinasi antara Pemprov Jabar dan DKI Jakarta untuk menangani Covid-19 untuk memutus mata rantai penularan,”pungkasnya. (**abe)
Pos check poin:
1. SDM rata2 kekurangan. Walhasil, tidak bisa 24 jam dijaga total dengan kekuatan penuh. Tenaga ASN di Dishub, kota maupun kabupaten jumlahnya terbatas. Dengan demikian, jumlah personel yang ikut bertugas di setiap chevk poin masih kurang ideal.
2. Dengan keterbatasan SDM, setiap check poin tidak mungkin diberlakukan 24 jam. Hal ini berkaitan dengan daya tahan. Jangan sampai justru peyugas check poinnya pergi sehat pulang sakit.
3. Petugas juga butuh “vitamin”. Untungnya, logistik selelu tercukupi.
4. Kurang balance antara penyekatan menuju Jabar dan menuju DKI Jakarta. Kawan2 Dishub Kota Bekasi.merasa check poin keluar dari Jakarta melalui Bekasi di 3 titik (Pondok Gede, Kalimalang, dan Harapan Indah) sudah cikup ketat. Sementara, masyarakat yang mau masuk Jakarta tidakbdicheck secara ketat. Padahal, kalau mau menekan penularan Covid-19 secara ketat, maka check poin yang ketat mutlak dilakukan.
