New Normal “Pemaksaan” Diam-Diam

0
43
Anggota-DPRD
Anggota DPRD Jawa Barat Asep Wahyuwijaya.
Anggota-DPRD
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya.

BOGOR – RADAR BOGOR, Pemerintah sedang mempersiapkan new normal. Hal tersebut, menjadi perhatian serius Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya.

“Secara pribadi saya berpendapat New Normal sesungguhnya adalah “pemaksaan diam-diam” kepada warga atas keadaan yang secara komprehensif tak mampu ditangani seutuhnya oleh Pemerintah,” ungkapnya kepada Radar Bogor, Kamis (28/5).

Menurut dia, sifat new normal masih coba-coba sehingga pernyataan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto bahwa kebijakan tersebut akan dihentikan jika terjadi wabah gelombang kedua. “Saya kira secara implisit, bisa dinilai sebagai penegasan atas kondisi coba-coba ini,” katanya.

Ia mengakui, kebijakan tersebut dilakukan demi pergerakan ekonomi maka aktivitas normal warga kembali dibuka, hanya dengan catatan menggunakan masker, tetap menjaga jarak, tak berkerumun dan tetap menjaga kebersihan.

Lebih lanjut ia mengatakan, piranti negara yang akan diturunkan untuk memastikan perilaku warga sebagaimana yang disyaratkan bukan alat-alat kesehatan yang canggih tapi tentara, polisi dan Satpol PP.

“Kalau bicara apakah perangkat kesehatannya sudah disiapkan maksimal, saya sendiri masih tanda tanya besar, bagaimana jika pasar tradisional dibuka seperti sediakala, sekolah dan pesantren kembali masuk, apakah memang akan ada perlengkapan kesehatan mumpuni yang telah disiapkan pemerintah untuk menghadapi fase ini? Belum terlihat juga kan? Kenapa ? Yaa, karena New Normal Itu sendiri terjemahan dari pemerintah yang bisa jadi sudah hands-up,” paparnya.

Ia menilai, semua masih tetap minim kecuali warga yang dipersilakan kembali beraktivitas namun harus menjalankan berbagai tuntutan dengan dipantau perangkat negara. “Mudah-mudahan saja, semuanya akan terhindar dari pandemi,” tegasnya.

Kang AW (sapaan akrab,red) mengaku, lebih mendukung sepenuhnya kebijakan SPBB daripada tiba-tiba memberlakukan kebijakan kondisi New Normal yang tak jelas. “Kebijakan perpanjangan PSBB jauh lebih menunjukan kehadiran pemerintah dalam melakukan kerja preventif untuk warga agar terhindar dari dampak wabah,” katanya.

Ia menegaskan, perpanjangan PSBB akan lebih menunjukan bagaimana sesungguhnya keadaan riil dampak wabah ini. “Kurvanya kan belum secara utuh dan solid menunjukan trend menurun. Waktu pemberlakuannya sendiri, saran saya samakan saja dengan daerah-daerah lain se-Jabar,” pungkasnya. (cr2)