JAKARTA-RADAR BOGOR, Meski sudah mempersiapkan untuk segera memberlakukan new normal, namun pemerintah belum memperbolehkan siswa kembali ke sekolah karena kondisi penyebaran virus corona atau Covid-19 masih tinggi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengeluarkan arahan terbaru sektor pendidikan di era new normal. Presiden Jokowi memutuskan untuk menunda masuknya sekolah. Sementara itu Menko PMK Muhadjir Effendy akan membahas khusus kapan masuk sekolah bersama Kemendikbud.
Meteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy memberikan tanggapan terkait rencana penerapan new normal, khususnya di sektor pendidikan.
Muhadjir Effendy menyampaikan saran dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk benar-benar menggodok secara matang untuk penerapan new normal di lingkup sekolah. Hal ini disampaikan Muhadjir Effendy dalam tayangan Youtube KompasTV, Jumat (29/5/2020).
Dirinya mengatakan Presiden Jokowi tidak ingin penerapan new normal di sekolah diterapkan secara grusa-grusu. “Untuk pengurangan pembatasan di sektor pendidikan akan kita godok dulu semateng mungkin,” ujar Muhadjir Effendy. “Jadi Pak Presiden wanti-wanti untuk tidak grusa-grusu,” imbuhnya.
Sependapat dengan saran presiden, Muhadjir Effendy menilai untuk sektor pendidikan memang harus mendapatkan perhatian khusus. Ia menilai untuk penerapan new normal di sekolah masih sangat berisiko jika dilakukan dalam waktu dekat.
Menurutnya, protokol keselamatan di sekolah berbeda kondisinya dengan sektor umum lainnya. Terlebih yang dihadapi adalah anak-anak. “Risikonya terlalu besar untuk sektor pendidikan,” jelasnya.
Maka dari itu untuk mengantisipasi terjadinya risiko tersebut, pemerintah bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan masih terus mengkaji kemungkinan tersebut. Karena seperti yang diketahui jika mengacu pada kalender pendidikan Indonesia, sekolah akan memasuki ajaran baru pada 13 Juli 2020.
Dia tidak ingin, sekolah justru menjadi klaster baru penyebaran Virus Corona. Selain berdampak buruk pada siswa, pemerintah juga akan mendapatkan sorotan buruk.
“Dan kalau nanti salah kelola itu bisa menjadi klaster baru dan kalau menjadi klaster baru nanti citranya nanti kurang bagus atau bahkan membahayakan karena ini menyangkut anak-anak,” pungkasnya.(pin/net)
