BOGOR – RADAR BOGOR, Pemerintah sedang menggodok kemungkinan sekolah digelar secara tatap muka kembali. Namun untuk tahap awal, siswa SMP dan SMA serta sederajat dahulu yang kembali belajar di sekolah.
Keterangan tersebut disampaikan Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat menggelar wawancara secara online Senin (8/6/2020). ’’Ini masih digodok ya,’’ tegasnya.
Pertimbangan pemerintah untuk kembali menjalankan pembelajaran di kelas karena hasil evaluasi selama ini, belajar online tidak optimal. Di beberapa daerah yang kesulitan akses internet, tidak ada proses belajar mengajar.
Namun Ma’ruf menegaskan ketentuan siswa kembali belajar di sekolah hanya untuk daerah yang status penyebaran Covid-19 di level hijau saja.
Sementara untuk level kuning, orange, dan merah tetap belajar di rumah. Selain itu Ma’ruf mengatakan untuk jenjang SD sederajat tetap melanjutkan belajar di rumah.
Ketika nanti pembelajaran kembali dilakukan di kelas, Ma’ruf mengatakan ada ketentuan atau protokol yang sekarang masih dimatangkan.
Seperti adanya layanan sanitasi yang baik. Meliputi ketersediaan air bersih. Kemudian kapasitas kelas dibatasi harus setengah saja. Kelas tidak diisi dengan jumlah murid seperti dalam kondisi normal.
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu juga menyinggung kondisi di pesantren. Seperti diketahui sampai sekarang Kementerian Agama (Kemenag) belum mengeluarkan pedoman new normal untuk pesantren.
Namun di sejumlah daerah, pesantren mulai menerima kembali para santrinya setelah menjalani liburan.
Ma’ruf mengatakan bagi pesantren yang sudah menerima santri kembali, diminta berkoordinasi dengan gugus tugas Covid-19 setempat. Supaya bisa dilakukan pengamanan seperti sterilisasi atau penyemprotan disinfektan lingkungan pesantren.
Selain itu juga bisa dilakukan pengecekan rapid test maupun PCS kepada para santri dan keluarga besar pesantren lainnya.
Menurut Ma’ruf kondisi di pesantren sebenarnya lebih aman ketimbang di sekolah umum. ’’Karena mereka tinggal di situ (pesantren, Red). Kalau sekolah, siswanya kan pulang pergi,’’ jelasnya.
Yang terpenting bagi Ma’ruf amin adalah santri yang sudah di dalam pesantren dipastikan tidak membawa virus Covid-19.
Selain itu santri juga dibatasi untuk keluar-masuk lingkungan pesantren. Kemudian orang luar juga dibatasi aksesnya untuk masuk ke lingkungan pesantren.
Ma’ruf Amin juga mengatakan lingkungan pesantren harus menjalankan protokol kesehatan yang berlaku secara umum. Seperti perilaku hidup bersih dan sehat, cuci tangan, menggunakan masker, dan sejenisnya.
Dia mengungkapkan dalam waktu dekat pemerintah akan mengluarkan panduan new normal bagi pesantren. ’’Kita (pemerintah, Red) bicarakan protokol kesehatan unuk new normal di pesantren mungkin besok Rabu,’’ ungkapnya.
Pada prinsipnya pemerintah ingin pesantren bisa kembali melakukan kegiatan pendidikan tapi tidak menjadi pusat penularan Covid-19.
Senada, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan, bahwa pembukaan pesantren diserahkan kepada Gugus Tugas Covid masing-masing daerah.
Oleh karenanya, Pengasuh Pondok Pesantren perlu berkoordinasi dan menghitung secara cermat terkait kondisi masing-masing. Sehingga, tidak muncul kluster baru di pesantren. ”Dan tetap melaksanakan protokol kesehatan secara disiplin,” ujarnya.
Di sisi lain, Muhadjir mengungkapkan, pemerintah saat ini tengah menggodok kebijakan afirmasi (penguatan) untuk sektor pendidikan khususnya pesantren dan pendidikan keagamaan.
Menurutnya, pesantren dan pendidikan keagamaan wajib mendapat perhatian. Tidak hanya dari segi pembelajaran di tengah pandemi Covid-19, tetapi juga menyangkut bantuan sosial (bansos).
Mantan Mendikbud itu mengatakan, sudah ada diskusi secara teknis yang dilakukan Kementerian Agama (Kemenag) terkait afirmasi tersebut.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun sudah menyetujui anggaran yang diajukan. ”Total sebesar Rp 2,36 triliun,” tuturnya.
Dana tersebut diminta agar disalurkan dengan benar-benar mempertimbangkan proporsionalitas dari tiap-tiap pesantren.
Kemudian, untuk bantuan operasional pesantren, madrasah, ataupun lembaga pendidikan keagamaan lainnya agar disertai dengan petunjuk teknis yang dikoordinir oleh Kemenag.
Ia juga mengusulkan agar komponen listrik masuk dalam skenario pemberian bansos kepada pesantren.
“Masalah proporsionalitas ini sangat penting, berapa jumlah santrinya, jumlah pengajar, pengasuh, dan lain-lainnya. Kalau bisa data itu nanti bisa dijadikan dasar untuk afirmasi pesantren ke depan,” jelas Muhadjir.
Kemenag pun diharapkan dapat mempersiapkan peta 21 ribu pesantren dan memilih mana yang prioritas untuk nanti dibantu oleh Kementerian PUPR.
Bantuannya berupa tempat wudhu, MCK, dan tempat cuci tangan yang kemudian nanti tiga hal tersebut akan kita jadikan standar baku.
”Pondok pesantren harus menjadi percontohan bagi implementasi kenormalan baru dalam kehidupan dengan mengutamakan hidup bersih dan sehat,” ungkapnya. (wan/mia)
