JAKARTA-RADAR BOGOR, Awal tahun lalu, data jumlah pemilih yang potensial mengikuti pilkada 2020 mencapai 105.396.460 jiwa. Kamis (18//20206) angka itu bertambah 456.256 jiwa.
Tambahan tersebut muncul karena jadwal pilkada mundur dari 23 September ke 9 Desember. Banyak warga yang memasuki usia hak pilih (17 tahun) atau menikah dalam rentang waktu itu.
Tambahan pemilih yang masuk dalam daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) tersebut diserahkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) kemarin. Fungsinya, menjadi basis data untuk pelaksanaan tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih.
”Total DP4 yang telah diserahkan menjadi 105.852.716 jiwa,” ujar Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh.
Jumlah itu berasal dari dispendukcapil di 309 kabupaten/kota. ”Ada 48 kabupaten/kota yang sebenarnya tidak menyelenggarakan pilbup atau pilwali, tapi ikut pemilihan gubernur,” imbuhnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, penyerahan DP4 merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk menciptakan data pemilih yang akurat. ”Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dalam rangka melakukan validasi data pemilih,” ujarnya.
Namun, mantan Kapolri tersebut mewanti-wanti agar proteksi keamanannya dijaga. Sebab, data kependudukan terkait dengan data pribadi yang wajib dilindungi kerahasiaannya sebagaimana ketentuan undang-undang.
Ketua KPU RI Aief Budiman mengatakan, data tambahan yang diterima akan melengkapi DP4 sebelumnya. Sebelum disahkan menjadi daftar pemilih tetap (DPT), pihaknya akan melakukan tahapan coklit untuk mengecek akurasinya di lapangan. ”Coklit bulan Juli nanti,” ujarnya.
Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin berharap jajarannya bisa segera mendapat salinan DP4 tambahan. Sebab, dengan adanya pembaruan, salinan DP4 lama yang diterima Bawaslu sudah tidak lengkap. Salinan dibutuhkan untuk memaksimalkan proses pengawasan.
”Data pemilih penting untuk sama-sama kita pedomani sebagai basis dari data yang harus ditambah atau dikurangi,” ujarnya. Pria asal Sidoarjo itu juga memastikan, jajaran pengawas akan mengawal tahapan coklit secara melekat bersama petugas pemutakhiran data pemilih. (jpg)