JAKARTA-RADAR BOGOR, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo mengatakan sebanyak 1.7 juta masyarakat menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK).
Doni mengatakan adanya 1.7 juta PHK tersebut berdasarkan bulan Maret-April. Sehingga adanya virus Korona ini sangat berdampak pada kehidupan ekonomi masyarakat.
“Kamu dapat masukan dari kementerian lembaga ada 1.7 juta warga negara kita Indonesia pada bulan April yang kena PHK,” ujar Doni dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, Selasa (23/6).
Doni menduga di bulan Juni ini sudah makin banyak masyarakat yang terkena PHK terdampak dari virus yang berasal dari kelelawar ini. Sehingga hal ini menjadi perhatian serius dari pemerintah. “Yang sekarang mungkin sudah lebih (masyarakat yang terkena PHK-Red),” katanya.
Selain itu, Doni mengungkapkan dirinya banyak ditanya oleh sejumlah pakar mengenai pemerintah lebih memilih kesehatan ataupun ekonomi saat pandemi Covid-19 ini.
Doni berujar, pemerintah tidak bisa memilih salah satu. Karena pertanyaan tersebut sama seperti memakan ‘buah simalakama’ yang tidak ada untungnya memilih salah satu.
“Kami katakan pemerintah kalau memilih salah satu seperti makan ‘buah simalakama’ dimakan mati, tidak dimakan juga mati,” katanya.
Doni berujar, pemerintah tidak bisa memilih salah satu. Melainkan harus menjalankan kedua duanya baik itu ekonomi dan kesehatan. Sehingga dua-duanya saling berkesinambungan.
“Dua-duanya harus kita jalankan seimbang. Kapan harus tekan gas. Ketiga gas ditekan adalah daerah yang tidak ada masalah Covid-19. Ketika ada kasus Covid-19 kemudian rem kita injak,” terang Doni.(*)
