Pandemi Covid-19 membuat tahapan pilkada mundur. Begitu pula pengumuman rekom partai. Sesuai dengan jadwal, pendaftaran calon kepala daerah dibuka pada 4–6 September 2020.
Meski tahapan pilkada mundur, lobi-lobi tetap berlangsung di tengah pandemi. Nyaris semua partai memberikan penawaran kepada cakada sebelum rekom dikeluarkan.
Baik berupa nama calon wakil maupun dukungan logistik untuk pilkada. Ada juga tawar-menawar harga untuk sebuah rekom. Negosiasi besaran angka itulah yang membuat resah pejabat tersebut.
Dia menceritakan, tarif sebuah rekom bakal calon wali kota (bacawalkot) secara terang-terangan disampaikan oknum yang mengaku memiliki kedekatan dengan elite salah satu partai. Harga awal yang ditawarkan Rp 10 miliar. ”Tidak ada bahas tentang ideologi. Yang ada bahas uang,” ungkap pria yang enggan disebutkan namanya itu.
Ada pula oknum yang membuka penawaran di angka Rp 2,5 miliar. Belakangan, angka penawaran itu naik dua kali lipat karena perebutan rekom yang makin ketat.
Kemudian, ada juga yang ”menjual” rekom dengan besaran menyesuaikan jumlah kursi di DPRD. Satu kursi dihargai Rp 500 juta. ”Yang dijanjikan tidak hanya rekom, tapi juga jaminan mesin partai di daerah bergerak,” katanya.
