Di tengah kondisi mahasiswa di kampus-kampus kecil yang kesulitan membayar SPP itu, Budi menilai sistem penyaluran bantuan pendidikan pemerintah kurang tepat. Dia mengatakan sistem yang diterapkan pemerintah modelnya adalah kompetisi. Sehingga yang mendapatkan kuota terbanyak adalah PTN atau PTS besar.
Padahal hampir bisa dipastikan mayoritas mahasiswa di PTN atau PTS besar itu adalah anak keluarga mampu. ’’Di tengah pandemi, keluarganya masih memiliki saving,’’ tuturnya.
Sementara mahasiswa-mahasiswa di kampus-kampus kecil itu, sudah benar-benar kesulitan membayar SPP. Padahal Budi mengungkapkan tanggungn SPP mahasiswa di PTS-PTS kecil itu tidak besar. Rata-rata Rp3 juta atau bahkan di bawahnya.
Sehingga jika mereka diberi bantuan oleh pemerintah, beban pemerintah tidak terlalu besar. Namun kondisi yang terjadi sebeliknya. PTS-PTS kecil alias gurem itu kecil peluangnya untuk mengakses bantuan pemerintah. Seperti beasiswa kartu Indonesia pintar (KIP) kuliah.
Sementara itu kondisi di kampus negeri hampir tidak ada masalah signifikan. Kalaupun ada mahasiswa yang kesulitan membayar SPP, tidak sampai menghadapi ancaman DO. Sebab mereka berkesempatan mengajukan keringan SPP atau uang kuliah tunggan (UKT).
Rektor Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Nurhasan mengatakan sampai saat ini tidak ada mahasiswanya yang mengalami kesulitan ekonomi sampai terancam DO. Kalaupun ada mahasiswa tingkat akhir yang mengalami hambatan akibat pandemi, beberapa diantaranya mengambil dispensasi perpanjangan semester.
