Sementara itu, aspek lembaga demokrasi terdiri dari lima variabel. Mereka adalah pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi pemerintah daerah, serta peradilan yang independen.
Sejak dilakukan pengukuran pertama kali pada 2009, capaian IDI belum naik kelas ke kategori baik. Kecuk merincikan, ada tiga kategori penilaian IDI, pertama di bawah 60 yang berarti demokrasi dikategorikan buruk.
Kedua, antara 60-80 yang berarti demokrasi dikategorikan sedang. Ketiga, di atas 80 yang berarti demokrasi dikategoriskan baik.
Namun meskipun masih berada di kategori sedang, Kecuk menuturkan, capaian IDI 2019 sudah nyaris mencapai target RPJMN untuk 2019.
“Pada 2019 ini IDI-nya tertinggi, 74,92, hanya sedikit sekali di bawah target RPJMN di mana IDI ditetapkan 75,00,” terang Kecuk.
Lebih lanjut dia mengungkapkan, capaian IDI 2019 memperlihatkan bahwa demokrasi di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan perbaikan.
Berturut-turut sejak 2009 berikut capaian indeks demokrasi Indonesia.
1. 2009 – 67,30
2. 2010 – 63,17
3. 2011 – 65,48
4. 2012 – 62,63
5. 2013 – 63,72
6. 2014 – 73,04
7. 2015 – 72,82
8. 2016 – 70,09
9. 2017 – 72,11
10. 2018 – 72,39
11. 2019 – 74,92
(jpg)
