Dia memperkirakan, di awal-awal pembukaan kembali penerbangan internasional Indonesia-Arab Saudi atau sebaliknya, bisa jadi harga tiketnya relatif tinggi.
Selanjutnya, skenario yang ketiga adalah mengakomodasi adanya calon jamaah umrah yang memilih membatalkan perjalanan ibadahnya. ’’Misalnya, karena harganya terlalu tinggi,’’ kata Nafit.
Dengan adanya kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) di Arab Saudi serta pemberlakuan protokol kesehatan, kata dia, bisa jadi tarif umrah mengalami kenaikan.
Nafit mengatakan, skenario pembatalan itu akan diatur dengan transparan. Misalnya, komponen biaya apa saja yang tidak dapat dikembalikan. Atau, jika ada pengembalian, skemanya diatur dengan jelas. Intinya, seluruh potongan-potongan dalam pengembalian uang biaya umrah harus dijelaskan dengan transparan dan klir.
Dengan cara itu, jamaah tidak dirugikan. Begitu pula dengan PPIU atau travel tidak dirugikan. Sebab, ada kalanya pengembalian uang oleh mitra PPIU berbentuk voucher, bukan uang tunai.
Misalnya, pengembalian tiket pesawat yang sudah telanjur dipesan dalam bentuk voucher. Skema pengembalian dana itu harus jelas dan ditentukan dari awal. ’’Sehingga travel tidak rugi-rugi banget,’’ paparnya.
