JAKARTA-RADAR BOGOR, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut pemerintah pusat telah menggelontorkan dana mencapai Rp 90,45 miliar hanya untuk membayar influencer sejak 2014.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Jansen Sitindaon mengatakan dengan dibayarnya influncer tersebut telah membuktikan bahwa buzzer juga disewa oleh pemerintah. “Semakin membuktikan kalau buzzer itu memang ada. Karena pakai uang negara,” ujar Jansen kepada wartawan, Jumat (21/8/2020).
Oleh sebab itu, Jansen meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ikut turun tangan terkait buzzer ini. Anggaran yang dikeluarkan untuk menyewa buzzer itu harus diselediki. “BPK audit serius soal ini. Agar tidak jadi gosip. Bagaimana penerima dan penggunanya,” katanya.
Jansen menilai, buzzer sangatlah mengganggu karena apabila tidak sejalan dengan pemerintah mereka akan langsung menyerangnya. Sehingga memang buzzer perlu menjadi perhatian serius.
“Karena makna buzzer ini sekarang bukan promosi kinerja pemerintah. Tapi nyerang dan bully orang-orang kritis di media sosial,” tegasnya.
Diketahui, Peneliti ICW Egi Primayogha mengatakan pemerintah pusat telah menggelontorkan dana mencapai Rp 90,45 miliar hanya untuk influencer sejak 2014. Data ini diambil ICW dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
