Ida lantas menjelaskan anggaran Rp 37,87 triliun itu memang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran subsidi gaji untuk 15,7 juta sasaran.
Dia menjelaskan anggaran Rp 129,7 miliar itu adalah anggaran untuk biaya transfer kepada rekening yang bukan bank pemerintah atau BUMN. Ida menegaskan anggaran tersebut jika nanti tidak terpakai atau terpakai sebagian, akan dikembalikan ke kas negara.
Dirut BPJamsostek Agus Susanto mengatakan salah satu syarat penerima uang bantuan subsidi upah adalah mempunyai rekening.
Dia mengatakan dari 15,7 juta sasaran, sebanyak 13,8 juta diantaranya sudah memiliki nomor rekening bang. ’’Ternyata tersebar di 127 bank,’’ katanya.
Dia mengatakan di dalam sistem BPJamsostek tidak tercantum data rekening bank dari pekerja. Untuk itu BPJamsostek bergerilya kepada pencari kerja untuk kelengkapan data bank dari pekerjanya.
Setelah dipastikan memiliki rekening, BPJamsostek melakukan sejumlah verifikasi lainnya. Intinya mereka memastikan satu pekerja memiliki satu NIK dan satu rekening bank yang cocok namanya. ’’Tidak boleh meminjam rekening saudaranya,’’ jelasnya.
Di dalam rapat itu anggota DPR juga menanyakan kenapa pemerintah memberikan perhatian kepada pekerja formal yang gajinya di bawah Rp 5 juta.
’’Padahal banyak pekerja yang di-PHK. Kemudian juga banyak pekerja informal seperti supir angkutan umum,’’ kata anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay.
