Yang ada, kata Hari, adalah melaksanakan koordinasi dan supervisi. ”Kami aparat penegak hukum saling men-support,” imbuhnya. Dia memang tidak tegas menjawab. Namun, dari keterangan yang dia sampaikan kemarin di Gedung Bundar Kejagung, tersirat bahwa Korps Adhyaksa tidak bersedia menyerahkan kasus tersebut kepada KPK. ”Perlu diketahui juga, kami juga ada penyidik tindak pidana korupsi, penuntut umumnya juga di sini,” kata dia.
Bahkan, lanjut Hari, jaksa penuntut umum dari kasus-kasus korupsi yang ditangani KPK berasal dari Kejagung. ”Karena itu, tinggal koordinasi dan supervisi,” paparnya.
Dia kembali menekankan bahwa instansinya akan transparan menangani kasus Pinangki. ”Kami harap semua masyarakat mengawal penanganan perkara itu,” tambah dia. Berkaitan dengan kemungkinan terjadinya konflik kepentingan, dia juga menampik.
Menurut Hari, Kejagung sudah bersikap profesional. Dia menyebutkan, penanganan kasus Pinangki cukup cepat. Tidak sampai sebulan, sudah ada dua tersangka yang dijerat Kejagung.
Dia pun membeber proses hukum terhadap Pinangki, mulai penyidikan pada Jumat (7/8), penetapan Pinangki sebagai tersangka Selasa (11/8), penahanan Pinangki (12/8), sampai penetapan tersangka Djoko Tjandra (27/8). ”Menurut kami luar biasa cepat,” ujarnya.(jpc)
