Titi mengaku menerima dengan ikhlas semua caci maki yang ditujukan kepadanya karena ikut seleksi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan lulus.
Dia hanya mengikuti alur pemerintah yang membuat regulasi usia 35 tahun ke atas jadi PPPK.
“Saya tidak pernah paksa harus jadi PPPK. Karena banyak yang tetap ingin jadi PNS ya saya berjuang juga dengan memberikan materi perjuangan honorer K2 menjadi PNS. Tidak ada yang kami revisi, tujuannya tetap PNS. Cuma, sekali lagi itu hak pemerintah mau menerima atau tidak,” tegasnya.
Dengan bergerak mencari informasi baik di eksekutif maupun legislatif, Titi dan timnya bisa tahu arah kebijakan pemerintah seperti apa.
Yang tidak tahu prosesnya hanya bisa mencaci maki.
Mereka tidak tahu perkembangan terbaru dan langkah selanjutnya apa.
