BOGOR – RADAR BOGOR, Menumpuknya paket bantuan sosial (bansos) sembako Provinsi Jawa Barat di Kantor Balai Kemetrologian Bogor, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuat geram anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya.
Menurutnya, dalam rapat Banggar terkait soal pembahasan APBD Perubahan 2020 pekan lalu, sikap DPRD sudah amat jelas. “Ke depan kami minta agar bantuan untuk warga diberikan dengan cara tunai saja,” ungkapnya kepada Radar Bogor.
Berdasarkan hasil pengamatan, banyak masalah terkait distribusi bantuan untuk warga dengan cara pemberian natura tersebut. “Masalah distribusi lah, telur yang membusuk hingga paket yang terlantar seperti ini,” katanya.
Menurut dia, banyaknya kendala distribusi dan barang yang masih menumpuk disebabkan karena masalah data warga yang dimiliki Pemerintah Daerah terlihat belum siap. Sementara, kata dia, barangnya sudah keburu dipesan dan dibeli.
“Saya sih khawatir saja kalau teman-teman di eksekutif ini lebih suka dengan pembelian barangnya saja, tapi kurang memikirkan soal data yang masih semrawut,” ungkap dia.
Seharusnya, sambung dia, segala pembelanjaan itu berbasis pada datanya dulu karena kebutuhan dan jalur distrubusinya jelas, tidak akan ada barang tersisa karena terlantar atau salah kirim.
“Sekarang mereka sudah pesan lagi. Eksekutif merengek-rengek untuk satu kali ke depan agar tetap dikirimkan dalam bentuk natura karena sudah terikat kontrak, setelahnya baru dikirimkan dengan cara uang tunai,” katanya.
Sebelumnya, petugas keamanan kantor balai, Wika mengatakan, bantuan yang menumpuk itu sudah ada sejak 13 Agustus lalu dan belum disalurkan.“Ini memang dijadikan tempat penampungan paket bansos setelah kantor kami yang di Kota Bogor penuh,” ungkapnya.
Ia mengungkapkan, belum lama ini ada petugas pemerintahan yang datang untuk mengganti beberapa kemasan paket bansos rusak. Namun, dirinya tidak mengetahui apapun mengenai paket tersebut akan disalurkan kepada siapa. (rp1/c)
