“Pelaksanaan Pilkada serentak itu nanti tidak sejalan dengan ucapan Presiden Jokowi sendiri, bahwa pemerintah lebih mengutamakan penanggulangan masalah kesehatan dari pada stimulus ekonomi dan tentu juga agenda politik,” beber dia.
Menurut Din, pengabaian aspirasi rakyat, pelanggaran aturan, dan ketaksesuaian ucap dan laku, sangat beresiko besar.
“Siapkah Pemerintah menanggung akibat dan risikonya? Waktu masih ada untuk berpikir jernih dengan akal sehat untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan rakyat, daripada ingin mengedepankan kekuasaan, atau mengutamakan kepentingan politik kelompok atau partai politik,” pungkas Din Syamsuddin. (ast/jpnn)
