“Perpustakaan di daerah harus dibangun modern dengan desain menarik. Fasilitas TIK juga harus menunjang, termasuk koleksi buku-bukunya. Sehingga masyarakat, terutama para milenial betah berada di perpustakaan,” ucap salah seorang anggota Komisi X, Hetifah Sjaifudin.
Hal yang tidak kalah penting dikemukakan My Esti Wijayati dan Muhammad Nur Purnamasidi, bahwa penentuan lokasi perpustakaan sangat penting. Bahkan, kalau perlu adakan perpustakaan di pusat keramaian. Keduanya juga menyarankan Perpusnas memprioritaskan pembangunan perpustakaan di daerah 3T dengan menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sehingga akses dan kebutuhan informasi bisa tertangani.
Di tambahkan anggota Komisi X lainnya, Putra Nababan, yang berharap pengembangan perpustakaan daerah tidak sebatas pada bangunan fisik (gedung), melainkan juga aspek sumber daya manusia pengelola perpustakaan. Putra beranggapan SDM pengelola perpustakaan di kota-kota besar jauh lebih siap dibandingkan dengan yang di daerah.
“Jadi, tidak ada salahnya Perpusnas menggandeng pihak lain yang secara kualitas SDM-nya lebih baik,” saran Putra.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan bahwa blue print pembangunan perpustakaan modern telah disiapkan oleh Perpusnas, termasuk penguatan SDM pengelola perpustakaan. Bahkan, di hadapan Komisi X DPR periode 2014-2019, Perpusnas secara resmi pernah menyampaikan untuk membangun semua jenis perpustakaan sesuai dengan standar membutuhkan dana tidak kurang Rp116 triliun. Namun, belum direspon hingga saat ini.
Selain dukungan DAK fisik perpustakaan, adaptasi program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial juga mendapatkan pujian dari DPR. Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan sekumpulan aktivitas yang memperkuat peran perpustakaan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat melalui kemampuan literasi, inovasi maupun kreativitasnya. Transformasi perpustakaan telah berhasil mengubah wajah perpustakaan.
