“Ada daerah yang mungkin enggak butuh kuota, tapi gawai, butuhnya jaringan internet, atau mungkin butuh buku. Jadi Rp7,2 triliun itu (menjadi) enggak sia sia,” ujarnya.
Hal lain yang juga dikritisi oleh Indra adalah komitmen pemerintah maupun provider dalam menjaga kerahasiaan data para penerima bantuan.
Ia mengaku khawatir, data para penerima bantuan itu disalahgunakan untuk kepentingan politik hingga bisnis.
“Ketiga paling bahaya dari semuanya adalah kerahasiaan data. Ini enggak ada sedikitpun pemerintah menyampaikan akan menjaga data. Itu kan data lengkap, dapodik,” katanya.
Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Kemendikbud Muhammad Hasan Chabibie menyatakan aplikasi yang ada di dalam kuota belajar, masih bersifat dinamis.
Kemendikbud, kata dia terbuka untuk setiap usulan yang disampaikan berbagai pihak.
