JAKARTA-RADAR BOGOR, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja.
Menurutnya, UU yang ditolak banyak lapisan masyarkat itu baru disahkan menjadi UU oleh DPR itu tidak ada urgensinya, apalagi di tengah pandemi Covid-19 seperti ini.
“Keputusan kami ini sudah disampaikan lewat Fraksi Partai Demokrat dalam pandangan akhir mini fraksi pada Pengesahan Tingkat I di Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI (Sabtu, 3/10), dan kami sampaikan lagi dalam pendapat fraksi Sidang Paripurna DPR RI. Sebagai penegasan atas penolakan kami tersebut, Fraksi kita walk-out dari Sidang Paripurna DPR RI pada sore tadi,” ujar AHY kepada wartawan, Senin (5/10).
“Kami tegas menolak RUU Cipta Kerja, namun saya mohon maaf pada masyarakat Indonesia, khususnya buruh dan pekerja, karena kami belum cukup suara untuk bisa memperjuangkan kepentingan rakyat,” tegasnya.
Menurut AHY, RUU Ciptaker ini tidak ada urgensinya. Seharusnya pemerintah harus fokus pada penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Omnibus Law ini juga sangat dipaksakan, berat sebelah, dan banyak pasal yang merugikan kaum buruh dan pekerja kita yang jumlahnya besar sekali.
Selain itu, RUU tersebut juga berbahaya. Tampak sekali bahwa ekonomi pancasila akan bergeser menjadi terlalu kapitalistik dan neo-liberalistik. Tentu, menjadi jauh dari prinsip-prinsip Keadilan Sosial.
“Alih-alih berupaya untuk menciptakan lapangan kerja secara luas, RUU tersebut berpotensi menciptakan banyak sekali masalah lainnya,” tambahnya.
Menurut AHY, partai Demokrat harus berkoalisi dengan rakyat, terutama berkoalisi dengan rakyat kecil, termasuk kaum buruh, pekerja yang hari ini paling terdampak oleh krisis pandemi dan ekonomi.
