Setelah fraksi-fraksi DPR, pemerintah, dan DPD menyampaikan pandangan, Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengetuk palu tanda persetujuan pengambilan keputusan Tingkat I RUU Cipta Kerja. Selanjutnya, RUU Cipta Kerja akan disahkan di rapat paripurna DPR.
Sementara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Partai Demokrat menolak RUU tersebut dan melakukan walk out terkait persetujuan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law tentang Cipta Kerja. Hal ini karena Fraksi Partai Demokrat tidak diberikan izin untuk interupsi pada saat pemerintah ingin menjelaskan terkait Omnibus Law Cipta Kerja ini.
Awalnya Anggota DPR dari Fraksi Benny K Harman meminta kepada pimpinan DPR Aziz Syamsuddin diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat fraksi. “Interupsi Pak Ketua. Ini sebelum dilajutkan diberikan kami kesempatan,” tegas Benny di Gedung DPR, Jakarta, Senin (5/10).
Namun demikian, Aziz menolak interupsi dari Fraksi Partai Demokrat. Itu karena dua anggotanya yakni Didi Irawadi dan Irwan sudah mengutarakan pendapatnya untuk melakukan penolakan Omnibus Law. “Saya sudah berikan kesempatan. Tolong,” kata Aziz.
Bahkan beberapa kali Aziz mematikan mikrofon milik Benny K Harman. Aziz menilai Fraksi Partai Demokrat bisa mengajukan interupsinya setelah pemerintah menyampaikan pendapatnya. “Nanti setelah pandangan dari pemeritah,” kata Aziz.
“Tunggu Pak Ketua. Sebelum pemerintah dikasihkan kepada kami,” sahut Benny. Namun demikian Benny tetap memaksa untuk bisa mengungkapkan aspirasi partainya melakukan penolakan tersebut.
