JAKARTA–RADAR BOGOR, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mendesak Pemerintah untuk segera mengevaluasi UU Cipta Kerja (Omnibus Law). Pasalnya, penolakan itu juga didukung oleh oleh ratusan guru besar hingga dekan dari berbagai universitas.
Syarief Hasan menilai, pandangan dari akademisi yang diwakili oleh guru besar adalah pandangan yang rasional dan telah melalui kajian yang ilmiah. Hal itu juga yang menjadi landasan jutaan buruh, mahasiswa dan masyarakat, yang menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja.
“Guru besar dan para akademisi adalah orang-orang yang terpercaya untuk mengkaji berbagai isu strategis di negeri ini sebab mereka menggunakan pendekatan yang ilmiah dan objektif,” ujar Syarief Hasan.
Oleh karena itu, menurut Syarief, penolakan Guru Besar terhadap UU Cipta Kerja yang disahkan secara janggal pada Senin (5/10/2020) harus menjadi salah satu bahan evaluasi pemerintah.
“Sikap dari para guru besar sudah sangat jelas, karena UU Cipta Kerja sangat melindungi kepentingan pengusaha dan abai terhadap kepentingan rakyat kecil dan lingkungan,” imbuhnya.
Tak hanya kalangan akademisi, organisasi keagamaan terbesar di Indonesia yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah juga menolak UU Cipta Kerja. Bahkan, PBNU dengan tegas menyatakan, UU Cipta Kerja hanya menguntungkan konglomerat dan kapitalis, namun menindas dan menginjak kepentingan para buruh, petani, dan rakyat kecil.
