Partai Demokrat, sambungnya, sudah menyampaikan penolakan terhadap RUU Ciptaker sebagaimana dalam pandangan mini fraksi, pada 3 Oktober 2020 lalu. “Dan juga disampaikan dalam Sidang Paripurna tanggal 5 Oktober 2020 adalah keputusan partai.
Dia menyampaikan, dalam iklim demokrasi, perbedaan pandangan dan pendapat adalah sebuah hal yang wajar. “Sikap berbeda tersebut merupakan hal biasa dalam demokrasi. Sebagaimana partai lain juga melakukan hal yang sama di parlemen, dalam konteks dan masalah yang berbeda,” tekannya.
Apalagi, lanjut Ossy, penolakan terhadap Omnibus Law UU Ciptaker juga tidak hanya dilakukan oleh Partai Demokrat. Melainkan juga sejumlah ormas Islam terbesar di Indonesia seperti PP Muhammadiyah dan NU hingga aktivis, akademisi, dan juga elemen masyarakat lainnya.
“Partai Demokrat mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mencegah hoax dan penyesatan informasi yang dapat mengancam stabilitas sosial, politik dan keamanan dalam negeri,” pungkasnya.(rmol/ruh/pojoksatu)
