“Sekarang siapa yang nggak mau kerja? Siapa yang nggak mau peluang kesempatan kerja? Katanya membela UKM. Nah, UKM mana yang nggak suka kalau dia nggak perlu bayar untuk mengurus izin,” tukasnya.
Namun, mantan aktivis 98 itu mempertanyakan sebenarnya pemerintah memberikan kebaikan ada di dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja untuk kalangan mana.
Kepada Fadli Zon, Fahri lantas dengan mengaitkan polemik Omnibus Law UU Cipta Kerja terhadap salah satu puisi milik penyair W.S. Rendra.
“Itu semua maksudnya baik. Tapi kan seperti puisi Rendra, maksud baik Saudara untuk siapa? Anda berada di pihak yang mana? Ini nggak ada,” ujarnya.
Karena itu, Fahri mengatakan tugas besar orang-orang di lingkaran kekuasaan saat ini untuk memperbaiki image pemerintah di masyarakat.
Dia mengatakan pada dasarnya pemimpin di Indonesia mempunyai nilai lebih yang diberikan dari rakyat.
“Orang itu (rakyat)tidak mau underestimate terhadap pemerintah. Kita ini kaum intelektual dapat underestimate kepada pemimpin, kepada negara, dan kepada pemerintah. Tapi rakyat tidak, mereka selalu meletakkan pemerintah itu lebih. Makanya kalau pemerintah ngomong, ya rakyat dengar,” kata Fahri. (net/ysp)
