Kendati demikian, kata Huda, Kemendikbud harus segera memperjelas mekanisme rekruitmen pengangkatan guru honorer menjadi ASN ini.
Menurutnya pengangkatan satu juta honorer merupakan jumlah sangat besar. Dalam sejarah rekruitmen ASN hal itu belum pernah terjadi.
“Maka perlu diperjelas siapa yang akan melakukan rekruitmen apakah Kemendikbud atau Kementerian PAN/RB karena selama ini Lembaga yang berwenang melakukan rekruitmen dan pengangkatan ASN adalah Kemenpan RB. Jika Kemenpan RB apakah rekruitmen itu dilakukan khusus untuk guru honorer saja atau honorer secara umum,” katanya.
Sebagai gambaran, lanjut Huda rekruitmen ASN dalam skema PPPK tahun 2019 oleh Kemenpan RB hanya bisa menampung 51.000 honorer dari berbagai bidang pekerjaan. Sedangkan khusus untuk guru honorer hanya bisa direkrut sebanyak 34.959 orang.
“Nah jika targetnya 1 juta orang maka harus ada penambahan slot besar-besaran dalam rekruitmen ASN yang diselenggarakan oleh Kemenpan RB. Jika proses rekruitmen mulai 2021 maka perlu diperjelas per tahunnya berapa slot yang disediakan dan ditargetkan berapa tahun yang dibutuhkan sehingga sejuta guru PPPK bisa terpenuhui,” ujarnya.
Politikus PKB ini juga meminta ketegasan dari Kemendikbud terkait status kepegawaian dari para guru honorer yang akan diangkat sebagai PPPK tersebut.
