Selama ini guru honorer menjadi tanggungjawab dari pemerintah daerah. ASN dari PPPK juga sebagian menjadi tanggungjawab dari pemerintah daerah.
“Nah apakah target sejuta guru honorer yang bisa diangkat sebagai PPPK akan menjadi pegawai pemerintah pusat yang ditanggung oleh APBN atau tetap sebagai pegawai daerah yang ditanggung APBD. Hal ini perlu diperjelas karena berkaitan dengan penyediaan anggaran yang selama ini menjadi masalah pokok yang menganjal pengangkatan honorer menjadi ASN,” tegasnya.
Untuk diketahui Mendikbud Nadiem Makarim dalam Raker dengan Komisi X menyatakan akan membukan seleksi guru honorer untuk diangkat menjadi PPPK. Seleksi guru honorer untuk diangkat PPPK ini mulai dilakukan 2021.
Pemerintah daerah pun diminta sebanyak-banyaknya mengajukan formasi guru honorer. Kemendikbud menargetkan jumlah guru PPPK di seluruh sekolah negeri akan mencapai sejuta orang. (jpg)
