JAKARTA-RADAR BOGOR, Menteri Sosial Juliari P Batubara menjadi menteri kedua di Kabinet Indonesia Maju yang berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Juliari terjerat kasus suap bantuan sosial (bansos) Covid-19 untuk Jabodetabek.
Kurang dari dua pekan sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang dicokok KPK saat tiba usai kunjungan kerja dari Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat.
Edhy ditangkap terkait kasus suap perizinan ekpor benih lobster atau benur.
Hal ini tentu bukan sepela dan harus benar-benar disikapi serius oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Atas hal itu, orang nomor satu di Indonesia itu harus menyampaikan permohonan maaf kepada rakyat Indonesia.
Demikian disampaikan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil kepada RMOL, Minggu (6/12/2020).
“Presiden itu harus menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada rakyat Indonesia,” tuntut Nasir Djamil.
Anggota Komisi II DPR RI ini pun tak habis pikir dua menteri dicokok KPK hanya dalam selang kurang dari dua pekan dengan kasus yang sama.
Selain meminta maaf, Jokowi juga dituntut untuk berjanji dan komitmen kepada rakyat Indonesia agar mengambil hikmah dari peristiwa itu.
“Berjanji kepada rakyat Indonesia bahwa dia akan mengambil pelajaran dari peristiwa itu dan kemudian menyusun ulang strategi pengendalian dan pengawasan,” katanya.
Atas kejadian ini pula, anak buah Ahmad Syaiku ini juga menyebut bahwa bangunan yang dibangun Jokowi roboh seketika.
“Dia (Jokowi) harus segera minta maaf kepada rakyat Indonesia. Peristiwa ini harus dijadikan evaluasi kritis untuk mengendalikan dan mengawasi kabinetnya,” tandasnya.
Hal senada juga disampaikan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane.
Neta menilai, hal ini menjadi bukti bahwa Presiden Jokowi sudah melakukan kesalahan besar dalam memilih para pembantunya.
“Di saat bangsa ini sedang kesulitan dan kesusahan menghadapi pandemi Covid-19, saat rakyat serba-kekurangan, kok ya kedua menteri Jokowi itu tega-teganya melakukan aksi korupsi gila-gilaan,” kecam Neta dalam keterangannya, Minggu (6/12/2020).
Bahkan, lanjut Neta, diduga uang hasil perbuatan korupsi itu digunakan untuk berfoya-foya membeli barang branded.
“Bagaimanapun aksi ini tidak bisa ditolerir. Kedua menteri Jokowi itu perlu dijatuhi hukuman mati,” tegasnya dikutip dari JPNN.com.
Menurut Neta, kesalahan Jokowi dalam memilih menteri kabinet sebenarnya sudah terlihat pada tahun pertama kepemimpinannya yang kedua.
Bahkan, kata Neta, Jokowi berencana me-reshuffle kabinetnya tetapi selalu batal hingga kedua menterinya ditangkap KPK.
Artinya, bila Jokowi tak segera me-reshuffle kabinetnya, dikhawatirkan akan makin banyak menterinya yang ditangkap KPK.
IPW pun memberikan apresiasi terhadap kerja KPK dalam menciduk kedua menteri Jokowi itu.
Ia berharap KPK makin lebih agresif lagi memburu menteri-menteri Jokowi.
Sehingga publik tahu persis seperti apa moralitas dan mentalitas aparatur pemerintah di era kedua kepemimpinannya.
“IPW berkeyakinan bila KPK dan Pengadilan Tipikor menjatuhkan hukuman mati kepada menteri kelautan, dan menteri sosial tersebut, maka rakyat akan mendukungnya,” yakin Neta. (jpg/pojoksatu)
