Baru 75 Persen Data Masuk, PKS Tercatat Menang di 120 Pilkada

0
41
Peneliti BRIN
Ilustrasi Pencoblosan Pemilu. Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengatakan, masyarakat Indonesia tidak menginginkan banyak partai politik (parpol) pada Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.
Ilustrasi

JAKARTA-RADAR BOGOR, DPP Partai Keadilan Sejahtera melakukan pantauan langsung hasil Pilkada 2020 dari seluruh wilayah di Indonesia di kantor DPP PKS, Jakarta.

Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada DPP PKS Laode Muhammad Rahmat Zaadi mengatakan, per Rabu (9/12) pukul 18.00 WIB sudah 70-75 persen data yang masuk dari seluruh Indonesia.

“Dari 70-75 persen data yang masuk Alhamdulillah PKS memenangkan di 120 daerah. Secara progresif terus kita pantau. Mudah-mudahan target yang dicanangkan 60 persen menang di Pilkada bisa tercapai,” papar Rahmat dalam paparannya di kantor DPP PKS.

Beberapa yang menunjukkan hasil positif, papar Rahmat, adalah Pilkada Depok dan Sumbar. Sementara wilayah lain yang menjadi barometer nasional, Rahmat menyebut datanya masih terus berjalan. “Beberapa masih kejar-kejaran dan ini masih 70-75 persen,” katanya.

Kepala Kantor Staf Presiden PKS Pipin Sopian bersyukur proses Pilkada secara umum berjalan lancar meskipun ia mencatat ada beberapa kekurangan. PKS, papar dia, mengucapkan terima kasih kepada mitra koalisi di berbagai daerah yang sudah berjuang dalam Pillada 2020.

Ia meneruskan pesan Presiden PKS Ahmad Syaikhu bahwa perjuangan Pilkada belum selesai. “Ini masih tahap akhir, pengamanan suara penting dilakukan semua pihak. Tidak boleh lengah dan tetap fokus bisa memenangkan sampai tahap akhir,” papar Pipin.

Pipin juga mengingatkan pentingnya menjaga marwah penyelenggara pemilu. Sebab saat ini adalah tahap krusial mulai dari tingkat KPPS sampai KPUD.

“Penyelenggara bisa transparan, profesional, akuntabel dan memastikan tidak ada kecurangan. Tidak ada hak rakyat dicurangi, suara rakyat tidak didiskon sehingga proses demokrasi berjalan baik,” ungkapnya.

Pipin mengaku mendapatkan laporan dari daerah ada praktik politik uang yang terjadi. Ia menyayangkan hal tersebut sebab jelas merusak demokrasi di Indonesia.

“Kita sayangkan ada politik uang atau penggunaan program pemerintah untuk membantu pasangan calon. Ini jadi perhatian. Siapapun yang melakukan pelanggaran dan money politik bisa diproses secara hukum dengan UU terkait,” urainya.

PKS, tegas dia, mengusung konsep menang dengan penuh berkah dan bermartabat. “PKS menjaga kemenangan ini dengan penuh berkah dan bermartabat. Kami membuat catatan dari laporan adanya politik uang dan kami sayangkan. Kami berharap semua pihak menjaga ini dengan baik,” imbuhnya.(jpc)