JAKARTA-RADAR BOGOR, Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi langkah dan kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menggratiskan vaksin Covid-19 untuk rakyat Indonesia. Politikus PAN itu berharap, semoga kebijakan ini dapat mempermudah pelaksanaan vaksinasi di semua wailyah.
“Aspirasi agar vaksin digratiskan memang menggema pada saat rapat dengan Menkes dan beberapa kementerian dan lmbaga terkait minggu lalu. Komisi IX menilai bahwa tuntutan masyarakat agar vaksin digratiskan tidak terlalu berat. Karena itu, di dalam salah satu butir kesimpulan rapat waktu itu, hal itu dicantumkan dan disepakati,” ujar Saleh kepada wartawan, Rabu (16/12/2020).
“Ternyata Presiden Jokowi mendengar dan akomodatif. Dengan begitu, masyarakat tidak punya alasan lagi untuk menolak vaksin. Yang mampu dan tidak mampu diberikan vaksin dan divaksinasi secara gratis,” tambahnya.
Agar program vaksinasi ini dapat berjalan dengan baik, pemerintah didesak untuk memperbaiki data-data masyarakat yang akan menjadi target sasaran. Termasuk keseimbangan persebaran dan distribusi vaksin. Paling tidak, target 70 persen dari jumlah populasi harus dapat dipenuhi.
“Soal data ini selalu jadi hal utama yang perlu diperhatikan. Pemerintah harus melibatkan Dukcapil, BPJS kesehatan, BKN, TNI, Polri, dan tentu saja BPS. Kalau datanya sudah lengkap dan baik, pelaksanaannya tentu akan baik,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memutuskan vaksin Covid-19 akan diberikan gratis kepada seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dikatakan Presiden Jokowi setelah dirinya menerima banyaknya masukan dari masyarakat. Kemudian juga melakukan kalkulasi ulang.
“Jadi setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi gratis tidak dikenakan biaya sama sekali,” ujar Jokowi.
Untuk itu Presiden Jokowi instruksikan dan perintahkan kepada seluruh jajaran kabinet kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi pada tahun 2021.
Jokowi juga menginstruksikan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk memprioritaskan dan merealokasi dari anggaran lain terkait ketersediaan dan vaksinasi secara gratis ini. (jpg)
