JAKARTA-RADAR BOGOR, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengatakan, penegakan hukum dalam proses penanganan Covid-19 juga mesti adil dan berimbang. Karena hal itu akan menjadi panduan bagi masyarakat agar tidak membingungkan.
“Saat ini kita merasakan penegakan hukum yang kadang terlihat tebang pilih. Ini menjadikan tanda tanya di masyarakat soal penegakan hukum kita,” papar Syaikhu di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (17/12/2020).
Syaikhu mencontohkan hal kecil soal tidak tegasnya penegakan aturan dalam penanganan Covid-19. Aturan ketat soal jaga jarak diberlakukan ketat di maskapai milik pemerintah, sementara maskapai swasta ada kelonggaran.
Hal yang sama juga terjadi dalam beberapa kebijakan yang dibuat pemerintah maupun penegak hukum. “Jika ini dibiarkan, dan tidak dilakukan secara tegas dan menyeluruh kepada semuanya termasuk masyarakat dan perusahaan maka akan menjadi tanda tanya,” katanya.
“Pemerintah pusat dan daerah masih kurang sinergitasnya khususnya pada masa-masa awal contohnya pemerintah pusat dan DKI. Hal ini ini pembelajaran dan catatan,” pungkasnya. (jpg)
