JAKARTA-RADAR BOGOR, Pemerintah optimistis dengan kemampuan vaksinasi Covid-19. Meski, saat ini vaksin dalam tahap penelitian dan berpacu dengan pertambahan kasus Covid-19. Saat ini jumlah kasus aktif Covid-19 di Indonesia telah melampaui 100 ribu orang.
Per kemarin (20/12), jumlahnya 103.239 orang. Jumlah itu merupakan yang tertinggi sejak pandemi Covid-19 diumumkan di Indonesia pada Maret 2020. Jumlah tersebut adalah 15,5 persen dari total kasus di Indonesia.
Jubir Satgas Pananganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan, tingginya kasus aktif disebabkan naiknya pertambahan kasus harian dan melambatnya pertumbuhan kasus sembuh.
Per kemarin (20/12), kasus sembuh berada di angka 541.811 orang atau drop ke angka 81,5 persen. Padahal, sebelum periode liburan akhir November lalu, persentase angka kesembuhan sempat menyentuh 84 persen.
Bahkan, pada Sabtu (19/12), kenaikan angka kasus positif tercatat 7.751 kasus. Angka itu mendekati rekor tertinggi pertambahan kasus 8.369 pada 3 Desember lalu. Pertumbuhan kasus itu dikhawatirkan bakal membebani tenaga kesehatan dan layanan kesehatan di Indonesia.
Tim Mitigasi IDI Adib Khumaidi berharap pemerintah pusat maupun daerah memprioritaskan penanganan Covid-19 dengan meningkatkan fasilitas kesehatan.
”Aktivitas masyarakat yang berkerumun tidak hanya berdampak pada melonjaknya penderita Covid-19, namun juga kematian tenaga medis dan kesehatan,” kata Adib. Meski vaksin tersedia, kata dia, masyarakat harus tetap menjalankan protokol kesehatan untuk perlindungan maksimal.
Di bagian lain, Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Budi Gunadi Sadikin optimistis program vaksinasi Covid-19 tak menjadi masalah bagi Indonesia.
Itu berkaca dari pengalamannya mendata kemampuan rumah sakit dan klinik swasta untuk melakukan vaksinasi. Ada 11 ribu rumah sakit dan klinik swasta yang siap secara prasarana. ”Kapasitas 16 juta orang per bulan,” sebutnya.
Budi sebelumnya melakukan penghitungan itu karena ada program vaksinasi pemerintah dan mandiri. Vaksinasi mandiri dilakukan BUMN. ”Saya kerja sama dengan Unicef untuk cek,” ucapnya. Dia menyadari bahwa problemnya bukan vaksinasinya, melainkan ketersediaan jumlah vaksin.
Sementara itu, pemerintah saat ini dalam posisi menunggu persetujuan dari hasil uji BPOM terhadap vaksin Sinovac. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, persetujuan dari BPOM sangat diperlukan untuk menjamin keamanan dan efektivitas dari tiap-tiap jenis vaksin yang akan digunakan.
Sebagai informasi, pemerintah melalui Kepmenkes No. 01.07/MENKES/9860/2020 telah menetapkan enam jenis vaksin Covid-19 yang akan digunakan di Indonesia.
Yakni, vaksin dari PT Bio Farma (Persero), AstraZeneca, China National Pharmaceutical Group Corp (Sinopharm), Moderna, Pfizer Inc. and BioNTech, dan Sinovac Biotech Ltd. ”Bola sebetulnya ada di tangan BPOM untuk memberikan emergency use authorization,” ungkapnya.(jpg)
