JAKRTA-RADAR BOGOR, Sembilan hari sejak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) melayangkan nota protes diplomatik, belum ada tanda-tanda Tiongkok mematuhi zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia. Kapal ikan dan Coast Guard Tiongkok masih bertahan di perairan Natuna Utara.
Bahkan, ada informasi mengenai tiga kapal lain milik Tiongkok yang hendak dikirim ke ZEE Indonesia di wilayah Kepulauan Riau itu. Badan Keamanan Laut (Bakamla) melihat hal tersebut sebagai potensi penguatan dari Tiongkok.
”Kelihatannya ada perkuatan. Apakah perkuatan itu untuk memperkuat atau mengganti, nanti kami lihat,” tutur Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI Achmad Taufiqoerrochman di Jakarta kemarin (7/1). Tiga kapal tersebut terdiri atas kapal Coast Guard dan kapal logistik.
Bakamla, kata dia, terus memantau pergerakan kapal-kapal Tiongkok di Natuna Utara. Hingga kemarin, kapal-kapal tersebut belum keluar dan masih berada di ZEE Indonesia. Pihaknya sudah melaporkan kondisi terkini kepada Kemenlu. ”Bahwa masih ada dua Coast Guard mereka di sekitar situ. Ada satu di luar,” ungkap pejabat yang akrab disapa Taufiq itu.
Pihak Indonesia tidak ingin kecolongan dan turut unjuk kekuatan. Dua kapal Bakamla dari Batam dikirim untuk membantu kapal yang lebih dahulu berada di Natuna Utara. ”Kita imbangi mereka (Tiongkok, Red),” tegasnya.
Kekuatan juga ditambah dengan pengerahan empat pesawat tempur F-16 dari Skuadron Udara 16, Pangkalan Udara Roesmin Nurjadin, Pekanbaru. ’’Iya, ada empat pesawat F-16 yang sudah diterbangkan,’’ kata Komandan Lanud Roesmin Nurjadin Marsekal Pertama Ronny Irianto Moningka di Pekanbaru, Riau, kemarin, seperti dilaporkan Batam Pos.
Pengerahan pesawat tempur tersebut menindaklanjuti perintah Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Pesawat F-16 itu berpatroli di atas Laut Natuna dengan sandi Operasi Lintang Elang 20. Ronny menjelaskan, empat jet tempur F-16 tersebut diperkuat enam penerbang dan puluhan personel TNI-AU.
Pangkalan Udara Roesmin Nurjadin, kata dia, siap mengerahkan seluruh kekuatan. Bahkan, dua skuadron tempur di pangkalan udara terlengkap di Sumatera itu sudah berstatus siaga. Namun, Ronny menegaskan, pengerahan F-16 tersebut tidak ditujukan untuk memprovokasi pihak lain di sekitar Natuna, tetapi murni untuk menjaga wilayah kedaulatan Indonesia. ’’Kami tidak memprovokasi pihak mana pun. Kami murni menjaga wilayah negara kita,’’ tegasnya.
Pangkogabwilham I Laksamana Madya TNI Yudo Margono membenarkan adanya penambahan empat pesawat tempur tersebut. Juga, ada satu pesawat Boeing dan satu pesawat CN-235 milik TNI-AL. ’’Ada tujuh KRI yang sudah berjaga di perairan Natuna. Besok (hari ini, Red) juga datang dua kapal Bakamla untuk sama-sama patroli di perairan Natuna,’’ ujar Yudo setelah meninjau kesiapan KRI yang akan beroperasi hari ini di Fasilitas Labuh (Faslabuh) Lanal Ranai, Selat Lampa, Natuna.
Hari ini (8/1) Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan mengunjungi Natuna. Presiden direncanakan melihat pengamanan Laut Natuna Utara yang diklaim Tiongkok.
Rencana kedatangan presiden itu ditandai keberangkatan Pangdam Bukit Barisan Mayor Jenderal M. Sabrar Fadhilah, Kapolda Kepri Irjen Pol Andap Budhi Revianto, Dandrem 033/WP Brigjen TNI Gabriel Lema, Danlantamal Laksamana Pertama TNI R Eko Suyatno, dan Plt Gubernur Kepri Isdianto ke Natuna kemarin. ’’Kami ke sana (Natuna) dalam rangka pengamanan kunjungan Bapak Presiden,’’ kata Sabrar kemarin.
Dia memastikan bahwa situasi Natuna sangat kondusif. Meski demikian, Sabrar tidak menampik bahwa pasukan yang ditempatkan di Natuna dalam keadaan siaga perang. ’’Setiap satuan di sana stand by,’’ ujarnya.
Komandan Korem 033/Wira Pratama Brigjen Gabriel Lema menyatakan, dalam kunjungan kerjanya di Natuna, presiden akan melakukan rapat terbatas. Khususnya terkait dengan konflik di Laut Natuna Utara.
Di sisi lain, jenderal bintang tiga TNI-AL itu memastikan akan memberikan perlindungan terhadap nelayan lokal. Termasuk nelayan dari pantai utara (pantura) Jawa yang dikirim pemerintah ke Natuna Utara. Bakamla, kata dia, bakal mengawal. ”Jadi, mereka beroperasi di sekitar kami (kapal Indonesia, Red),” jelas Taufiq.
Meski demikian, pihaknya mengingatkan kesiapan para nelayan beserta kapalnya. Sebab, saat ini cuaca kurang bersahabat. Ombak juga tinggi. Kapal yang akan melaut di perairan Natuna Utara harus lebih dulu dicek.
Taufiq menegaskan, mengirim nelayan untuk menunjukkan bahwa wilayah yang dimasuki kapal-kapal Tiongkok tersebut merupakan bagian dari Indonesia tidak lantas mengesampingkan faktor keselamatan. ”Yang saya tahu bahwa kapal ikan itu sudah lama nggak beroperasi,” kata dia.
Sebagaimana sikap pemerintah yang disampaikan Presiden Joko Widodo, tidak ada tawar-menawar dalam urusan pelanggaran ZEE oleh kapal Tiongkok. ”Kami tidak akan menegosiasi garis batas negara,” tambahnya. Klaim nine dash line dari Tiongkok, kata dia, tidak akan nyambung dengan UNCLOS yang menjadi pegangan Indonesia.
Mantan wakil kepala staf Angkatan Laut (KSAL) itu menyatakan perlu kerja sama dalam menghadapi permasalahan tersebut. ”Harus ada orkestra antara operasi dan diplomasi,” imbuhnya. Diplomasi oleh Kemenlu dan operasi dilakukan Bakamla bersama TNI.
Menurut dia, diplomasi tanpa unjuk kekuatan tidak akan berjalan. Demikian pula sebaliknya. ”Makanya, saya setiap pagi selalu laporan kepada Menlu, situasinya begini. Beliau yang akan menganalisis,” jelasnya. Sebelum kapal-kapal Tiongkok angkat kaki dari Natuna Utara, operasi akan terus dilaksanakan Bakamla.
Presiden Jokowi saat sidak pelayanan BPJS Kesehatan di salah satu instalasi perawatan kelas 3, RSUD Subang, Jawa Barat, Jumat (29/11). (Foto Biro Pers Istana)
Omnibus Law Kelautan
Kemarin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD memanggil sejumlah pejabat di kementerian dan lembaga yang punya kewenangan di laut. Mereka membicarakan perihal omnibus law kelautan. ”Memang ada tumpang-tindih beberapa segi dalam penanganan laut kita,” ungkap dia setelah memimpin rapat koordinasi terbatas di kantor Kemenko Polhukam.
Tumpang-tindih itu harus diselesaikan. Dengan demikian, ketika ada kasus seperti di Natuna, operasi bisa lebih efektif. Sejatinya, kata Mahfud, perintah untuk membahas omnibus law kelautan disampaikan presiden jauh sebelum terjadi ketegangan di Natuna Utara. Terakhir, presiden menyampaikan hal itu dalam rapat kabinet awal Desember tahun lalu. ”Kebetulan saja sekarang ada kasus Natuna,” imbuhnya.
Berdasar data, ada beberapa kementerian dan lembaga yang ketentuan kelautannya tumpang-tindih. Mulai TNI-AL, Polri, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM), sampai Bakamla. ”Secara operasional menimbulkan masalah dan kami akan tangani,” katanya. Permasalahannya mencakup keamanan, pertahanan, kekayaan laut, dan beragam problem lainnya.
Secara keseluruhan, Mahfud menyebutkan, sedikitnya 24 Undang-Undang (UU) Kelautan yang tumpang-tindih. ”Laporan pertama dulu 17. Setelah dianalisis, muncul 24 ditambah 2 PP,” jelasnya.
Diharapkan, omnibus law kelautan tuntas tahun ini sehingga bisa segera diterapkan. Dia belum memastikan apakah kewenangan Coast Guard akan diserahkan seluruhnya kepada Bakamla atau tidak.
Sembilan hari sejak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) melayangkan nota protes diplomatik, belum ada tanda-tanda Tiongkok mematuhi zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia. Kapal ikan dan Coast Guard Tiongkok masih bertahan di perairan Natuna Utara.
Bahkan, ada informasi mengenai tiga kapal lain milik Tiongkok yang hendak dikirim ke ZEE Indonesia di wilayah Kepulauan Riau itu. Badan Keamanan Laut (Bakamla) melihat hal tersebut sebagai potensi penguatan dari Tiongkok.
”Kelihatannya ada perkuatan. Apakah perkuatan itu untuk memperkuat atau mengganti, nanti kami lihat,” tutur Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI Achmad Taufiqoerrochman di Jakarta kemarin (7/1). Tiga kapal tersebut terdiri atas kapal Coast Guard dan kapal logistik.
Bakamla, kata dia, terus memantau pergerakan kapal-kapal Tiongkok di Natuna Utara. Hingga kemarin, kapal-kapal tersebut belum keluar dan masih berada di ZEE Indonesia. Pihaknya sudah melaporkan kondisi terkini kepada Kemenlu. ”Bahwa masih ada dua Coast Guard mereka di sekitar situ. Ada satu di luar,” ungkap pejabat yang akrab disapa Taufiq itu.
Pihak Indonesia tidak ingin kecolongan dan turut unjuk kekuatan. Dua kapal Bakamla dari Batam dikirim untuk membantu kapal yang lebih dahulu berada di Natuna Utara. ”Kita imbangi mereka (Tiongkok, Red),” tegasnya.
Kekuatan juga ditambah dengan pengerahan empat pesawat tempur F-16 dari Skuadron Udara 16, Pangkalan Udara Roesmin Nurjadin, Pekanbaru. ’’Iya, ada empat pesawat F-16 yang sudah diterbangkan,’’ kata Komandan Lanud Roesmin Nurjadin Marsekal Pertama Ronny Irianto Moningka di Pekanbaru, Riau, kemarin, seperti dilaporkan Batam Pos.
Pengerahan pesawat tempur tersebut menindaklanjuti perintah Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Pesawat F-16 itu berpatroli di atas Laut Natuna dengan sandi Operasi Lintang Elang 20. Ronny menjelaskan, empat jet tempur F-16 tersebut diperkuat enam penerbang dan puluhan personel TNI-AU.
Pangkalan Udara Roesmin Nurjadin, kata dia, siap mengerahkan seluruh kekuatan. Bahkan, dua skuadron tempur di pangkalan udara terlengkap di Sumatera itu sudah berstatus siaga. Namun, Ronny menegaskan, pengerahan F-16 tersebut tidak ditujukan untuk memprovokasi pihak lain di sekitar Natuna, tetapi murni untuk menjaga wilayah kedaulatan Indonesia. ’’Kami tidak memprovokasi pihak mana pun. Kami murni menjaga wilayah negara kita,’’ tegasnya.
Pangkogabwilham I Laksamana Madya TNI Yudo Margono membenarkan adanya penambahan empat pesawat tempur tersebut. Juga, ada satu pesawat Boeing dan satu pesawat CN-235 milik TNI-AL. ’’Ada tujuh KRI yang sudah berjaga di perairan Natuna. Besok (hari ini, Red) juga datang dua kapal Bakamla untuk sama-sama patroli di perairan Natuna,’’ ujar Yudo setelah meninjau kesiapan KRI yang akan beroperasi hari ini di Fasilitas Labuh (Faslabuh) Lanal Ranai, Selat Lampa, Natuna.
Hari ini (8/1) Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan mengunjungi Natuna. Presiden direncanakan melihat pengamanan Laut Natuna Utara yang diklaim Tiongkok.
Rencana kedatangan presiden itu ditandai keberangkatan Pangdam Bukit Barisan Mayor Jenderal M. Sabrar Fadhilah, Kapolda Kepri Irjen Pol Andap Budhi Revianto, Dandrem 033/WP Brigjen TNI Gabriel Lema, Danlantamal Laksamana Pertama TNI R Eko Suyatno, dan Plt Gubernur Kepri Isdianto ke Natuna kemarin. ’’Kami ke sana (Natuna) dalam rangka pengamanan kunjungan Bapak Presiden,’’ kata Sabrar kemarin.
Dia memastikan bahwa situasi Natuna sangat kondusif. Meski demikian, Sabrar tidak menampik bahwa pasukan yang ditempatkan di Natuna dalam keadaan siaga perang. ’’Setiap satuan di sana stand by,’’ ujarnya.
Komandan Korem 033/Wira Pratama Brigjen Gabriel Lema menyatakan, dalam kunjungan kerjanya di Natuna, presiden akan melakukan rapat terbatas. Khususnya terkait dengan konflik di Laut Natuna Utara.
Di sisi lain, jenderal bintang tiga TNI-AL itu memastikan akan memberikan perlindungan terhadap nelayan lokal. Termasuk nelayan dari pantai utara (pantura) Jawa yang dikirim pemerintah ke Natuna Utara. Bakamla, kata dia, bakal mengawal. ”Jadi, mereka beroperasi di sekitar kami (kapal Indonesia, Red),” jelas Taufiq.
Meski demikian, pihaknya mengingatkan kesiapan para nelayan beserta kapalnya. Sebab, saat ini cuaca kurang bersahabat. Ombak juga tinggi. Kapal yang akan melaut di perairan Natuna Utara harus lebih dulu dicek.
Taufiq menegaskan, mengirim nelayan untuk menunjukkan bahwa wilayah yang dimasuki kapal-kapal Tiongkok tersebut merupakan bagian dari Indonesia tidak lantas mengesampingkan faktor keselamatan. ”Yang saya tahu bahwa kapal ikan itu sudah lama nggak beroperasi,” kata dia.
Sebagaimana sikap pemerintah yang disampaikan Presiden Joko Widodo, tidak ada tawar-menawar dalam urusan pelanggaran ZEE oleh kapal Tiongkok. ”Kami tidak akan menegosiasi garis batas negara,” tambahnya. Klaim nine dash line dari Tiongkok, kata dia, tidak akan nyambung dengan UNCLOS yang menjadi pegangan Indonesia.
Mantan wakil kepala staf Angkatan Laut (KSAL) itu menyatakan perlu kerja sama dalam menghadapi permasalahan tersebut. ”Harus ada orkestra antara operasi dan diplomasi,” imbuhnya. Diplomasi oleh Kemenlu dan operasi dilakukan Bakamla bersama TNI.
Menurut dia, diplomasi tanpa unjuk kekuatan tidak akan berjalan. Demikian pula sebaliknya. ”Makanya, saya setiap pagi selalu laporan kepada Menlu, situasinya begini. Beliau yang akan menganalisis,” jelasnya. Sebelum kapal-kapal Tiongkok angkat kaki dari Natuna Utara, operasi akan terus dilaksanakan Bakamla.
Presiden Jokowi saat sidak pelayanan BPJS Kesehatan di salah satu instalasi perawatan kelas 3, RSUD Subang, Jawa Barat, Jumat (29/11). (Foto Biro Pers Istana)
Omnibus Law Kelautan
Kemarin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD memanggil sejumlah pejabat di kementerian dan lembaga yang punya kewenangan di laut. Mereka membicarakan perihal omnibus law kelautan. ”Memang ada tumpang-tindih beberapa segi dalam penanganan laut kita,” ungkap dia setelah memimpin rapat koordinasi terbatas di kantor Kemenko Polhukam.
Tumpang-tindih itu harus diselesaikan. Dengan demikian, ketika ada kasus seperti di Natuna, operasi bisa lebih efektif. Sejatinya, kata Mahfud, perintah untuk membahas omnibus law kelautan disampaikan presiden jauh sebelum terjadi ketegangan di Natuna Utara. Terakhir, presiden menyampaikan hal itu dalam rapat kabinet awal Desember tahun lalu. ”Kebetulan saja sekarang ada kasus Natuna,” imbuhnya.
Berdasar data, ada beberapa kementerian dan lembaga yang ketentuan kelautannya tumpang-tindih. Mulai TNI-AL, Polri, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM), sampai Bakamla. ”Secara operasional menimbulkan masalah dan kami akan tangani,” katanya. Permasalahannya mencakup keamanan, pertahanan, kekayaan laut, dan beragam problem lainnya.
Secara keseluruhan, Mahfud menyebutkan, sedikitnya 24 Undang-Undang (UU) Kelautan yang tumpang-tindih. ”Laporan pertama dulu 17. Setelah dianalisis, muncul 24 ditambah 2 PP,” jelasnya.
Diharapkan, omnibus law kelautan tuntas tahun ini sehingga bisa segera diterapkan. Dia belum memastikan apakah kewenangan Coast Guard akan diserahkan seluruhnya kepada Bakamla atau tidak.(JWP)
