JAKARTA-RADAR BOGOR, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (Sekjen PPP) Arsul Sani menghormati wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Jiwasrayagate di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pansus itu untuk mengusut skandal PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
Arsul mengakui soal pembentukan pansus itu memang menjadi pembicaraan informal di kalangan anggota DPR. “Saya kira ini harus dihormati. Saya kira pansus itu salah satu instrumen dari DPR untuk melakukan kerja-kerja pengawasan,” kata Arsul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (9/1).
Anggota Komisi III DPR itu memastikan PPP tidak alergi dengan wacana pembentukan pansus tersebut. Namun, Arsul mengingatkan jangan sampai pansus nanti memiliki tujuan politis. “Tidak usah juga saya kira kami yang di PPP juga termasuk alergi terhadap pansus itu, tetapi dari awal harus kami ingatkan bahwa tentunya nanti kalau disepakati ada pansus, ini bukan tujuan politis,” jelasnya.
Wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), itu mengingatkan bahwa tujuan pansus adalah untuk membantu dan mengawal supaya penegakan hukum kasus Jiwasraya yang saat ini ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung) benar-benar on the track menurut hukumnya. “Nah menurut hukumnya itu tentu berdasarkan analisis hukum dan bukti-bukti dan fakta-fakta yang ditemukan,” ujarnya.
Arsul mengatakan kalau lihat Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), mana yang perlu dipansuskan atau tidak itu ada ukuran besaran kasusnya. Nah, ia mengatakan kalau lihat spektrum kasus yang menyangkut Jiwasraya, memang tepat untuk menggunakan pansus.
Sebab, ujar dia, ada hal-hal yang merupakan kewenangan lintas komisi. Aspek hukum misalnya, ada kewenangan Komisi III DPR. Karena Jiwasraya BUMN, maka ada kewenangan Komisi VI DPR. Kalau bicara keuangan, tentu berhubungan dengan Komisi XI DPR.
Kendati demikian, Arsul mengatakan PPP sekarang tentu tak bisa menyatakan setuju atau tidak soal pembentukan pansus. “Kami hormati teman-teman yang ingin menggagas. Nanti kami lihat materi pansus,” ujarnya. (jpnn)
