BANDUNG-RADAR BOGOR, Komisi 4 DPRD Jawa Barat mengkritik keberadaan PT Agro Jabar. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov Jabar ini, belum bisa berbicara banyak dalam hal pengendalian inflasi se-wilayah Jawa Barat.
Selain itu, perusahaan plat merah ini tak bisa mengatur banyak harga bahan makanan pokok seperti beras, minyak, telor, daging, terigu, gula, susu, jagung dan garam.
‘’Jawa barat tidak memiliki sentra kebutuhan pokok seperti pasar induk. DKI Jakarta mampu mengendalikan produksi dan distribusi komiditas pokok karena memiliki pasar induk, makanya kami mendesak agar Pemprov menyiapkan pasar pusat distribusi atau pasar induk,’’ kata Anggota Komisi 4 DPRD Jabar, H. Supono kemarin.
Menurut dia, berdasarkan hasil kunjungan kerja di dua daerah yakni DKI Jakarta dan Jawa Timur. Di DKI Jakarta pemprov dan BUMDnya memiliki pasar induk atau food station yang mampu menyiapkan dan menstabilkan harga enam bahan pokok seperti beras, minyak, telor, daging.
Begitu juga di Jawa Timur dengan BUMDnya yakni Puspa Agro dapat mengatur harga dan membantu dalam menekan laju inflasi.
‘’Kami ingin melakukan optimalisasi produksi distribusi maupun kelembagaan ekonomi yang ada di Jawa Barat,’’ tegas H Supono yang juga anggota Pansus II DPRD Jabar ini.
Makanya H. Supono yang juga anggota Bapemperda DPRD Jabar memiliki usulan dalam pembenanan pasar di Jawa Barat, yakni merefitalisasi BUMD yang ada dan mensinergikan pasar pasar yang adi di Kota/Kabupaten yang ada di Jawa Barat.
‘’Kami juga meminta agar Pemprov membuat sentra pasar yang menyiapkan komuditas pokok untuk bertemuanya penjual dan pembeli secara konprehenship,’’ tegas wakil rakyat dari PAN ini.
Selain itu, harus ada sistem yang mampu mengendalikan produksi dan distribusi secara baik dan tentunya menguntungkan petani, pedagang maupun masyarakat Jawa Barat.
Saat ini, panitia khusus (Pansus) II DPRD Jabar sedang menggodok peraturan daerah (Perda) inisiatif dari dewan sendiri yakni tentang Pasar Pusat Distribusi. Pasar ini nantinya untuk mengendalikan Inflasi di wilayah Jawa Barat.
‘’Saat ini pengendalian inflasi dan stabilisasi harga dan ketersediaan suplay kebutuhan pokok masyarakat masih sangat memprihatinkan,’’ jelas anggota DPRD Jabar dari Dapil Kabupaten Bogor ini.
Bila membandingkan dengan Pemprov DKI Jakarta yang memiliki sentra komuditas pokok dan pangan mampu mengendalikan inflasi di bawah rata2 nasional.
Ini tentunya sangat memprihantikan dan pasti ada yang tidak beres. ‘’Makanya Pansus ini tugasnya mencari solusi baik persoalan produksi, distribusi maupun regulasinya,’’ jelasnya.
Dirinya juga mengevaluasi bila Pemprov Jabar belum memberi perhatian serius petani-petani yang kalah mengakses pasar atau permodalan bila dibanding dengan pengusaha yang terjun di sektor pertanian.
Bahkan para petani ini malah terjerat tengkulak-tengkulak dengan sistem ijon. ‘’Kami perlu membela petani agar mudah mendapatkan permodalam dan pemasaran hasil taninya,’’ pungkasnya. (unt)
